Pengelolaan pencairan anggaran adalah proses penting dalam siklus keuangan suatu organisasi, baik itu organisasi publik maupun swasta. Proses ini melibatkan perencanaan, pencairan, dan monitoring penggunaan dana untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pencairan anggaran yang baik, terencana dan terstruktur membantu organisasi untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta membantu organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan stakeholders terhadap organisasi.

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanah aset pemerintah sebagai salah satu objek pendaftaran tanah dan penguasaan, pengelolaannya diberikan kepada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-Government merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan saat ini. Semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Pemerintah saat ini telah berbenah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan meminimalkan pemrosesan data, pelayanan dan transaksi yang bersifat manual.

Kabupaten Tasikmalaya terletak antara 7°02’ 29” - 7°49’ 08” Lintang Selatan serta 107°54’ 10” - 108°25’ 52” Bujur Timur, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

 a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut 

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah ± 270.678 Ha, terdiri dari 39 kecamatan, 351 Desa, dengan jumlah penduduk 1.906.288 jiwa, Jumlah bidang keseluruhan ± 1.621.990 bidang tanah, yang sudah bersertipikat 543.826 bidang (34 %), yang belum bersertipikat ± 1.078.164 bidang (66 %). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistikKabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 Laju pertumbuhan ekonominya sebesar 4,70 %, dengan Tingkat kemiskinan 10,73 %.

Pentingnya tanah sebagai salah satu sumber penghidupan yang sangat erat hubungannya dengan manusia, sehingga harus ada pengaturan yang jelas tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah secara tegas melakukan pengaturan-pengaturan dalam hal kepemilikan tanah serta menata kembali penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

Inovasi Pelayanan Publik Merupakan Suatu Keharusan Sebagai Wujud Penyesuaian Dalam Era Digitalisasi. Tidak Hanya Sektor Swasta Yang Berlomba-Lomba Dalam Penyesuaian Kegiatan Usaha Agar Dapat Mengambil Keuntungan Yang Besar Dari Berkembangnya Zaman Dan Kebutuhan Masyarakat, Sektor Publik Pun Dituntut Harus Mampu Menyesuaikan Diri Dengan Teknologi Yang Semakin Berkembang Di Era Ini. Pemanfaatan Teknologi Menjadi Keniscayaan Mengingat Kebutuhan Informasi Dan Layanan Masyarakat Diharapkan Bisa Diakses Kapan Saja Dan Dimana Saja Tanpa Mengurangi Kualitas Informasinya. Teknologi Digital Juga Harus Dimanfaatkan Sebagai Sarana Solusi Atas Mandeknya Kegiatan Pelayanan Yang Diakibatkan Dari Belum Adanya Penyesuaian Instansi Pemerintah Terhadap Berkembangnya Kebutuhan Masyarakat.

Pemberdayaan Tanah Masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, fokus pada ekonomi dan lingkungan, pemberdayaan tanah difokuskan pada kluster berkelanjutan dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

Peningkatan kualitas layanan publik merupakan satu keharusan dan merupakan salah satu fungsi dari kantor pertanahan yaitu pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Peningkatan pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), semua berkas pelayanan diinput dan dijalankan menggunakan sistem elektronik. Namun dalam pelaksanaannya belum dijalankan secara elektronik penuh, karena berkas permohonan dari masyarakat masih berupa dokumen non elektronik, sehingga layanan elektronik dijalankan berdasarkan ketersediaan berkas yang diajukan oleh pemohon dan disiapkan oleh kantor pertanahan sebagian masih menggunakan berkas non elektronik.

Penataan arsip adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis. Penataan arsip yang baik dan benar akan mempermudah dalam penemuan kembali, sehingga ketika arsip dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, arsip tersebut dapat segera ditemukan.

Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan memberikan Pelayanan Pertanahan yang efektif dan efisien. Namun, tantangan kompleks seperti birokrasi yang lambat, rumit, dan kurangnya transparansi, seringkali menghambat potensi penuh pelayanan pertanahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN menjadi langkah strategis untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan investasi di Indonesia, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.