Dalam Memenuhi Pelatihan Akhir Kepemimpinan Dalam Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Ini, Yakni Menyusun Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik. Aksi Perubahan Pada Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Ini Adalah, Sebagai Gagasan Kreatif Dalam Memecahkan Masalah Yang Ada Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Dan Dilaksanakan Dengan Core Values ASN BerAKHLAK.

Sejalan dengan 7 langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengoperasionalkan visi dan misi adalah “Mewujudkan Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi”. Dimana roadmap transformasi digital telah dimulai pada tahun 2020 melalui penerapan layanan berbasis elektronik berupa HT elektronik secara nasional yang memberikan kemudahan masyarakat dan pelaku usaha.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai kegiatan Pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah melalui Kegiatan INTIP (Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah) yang dilakukan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Maksud dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah melalui Kegiatan INTIP (Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah) adalah untuk memperoleh basis data seluruh bidang tanah instansi pemerintah yang sudah terdaftar (bersertipikat) maupun belum terdaftar (belum bersertipikat) di setiap wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan INTIP sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman nyaman, produktif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing

Pengelolaan warkah pertanahan di Kantor Pertanahan, baik di wilayah maupun kabupaten/kota menjadi perhatian yang serius. Sebagai salah satu sumber informasi terekam, warkah mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis, oleh karenanya, warkah harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional. Perkembangan zaman yang ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pengelolaan system kearsipan pada suatu lembaga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Guna Memenuhi Salah Satu Agenda Kepemimpinan Dalam Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Ini, Yakni Menyusun Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik. Aksi Perubahan Pada Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Ini Adalah Optimalisasi Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Melalui Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Gagasan Kreatif Dalam Memecahkan Masalah Yang Ada Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Dan Dilaksanakan Dengan Core Values ASN BerAKHLAK.

Transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Langkah transformasi digital pada pelayanan publik ini pada prinsipnya dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, atau dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

PTSL dilaksanakan tidak hanya fokus pada aspek kuantitas saja namun juga tetap harus mempertimbangkan aspek kualitas. Kualitas PTSL yang baik dalam hal ini kualitas data baik itu terkait warkah, BT, SU, dan K4 yang harus dilandingkan. Saat ini arah birokrasi telah menuju pada basis elektronik yang mana modal utama dalam melaksanakan hal tersebut perlu memperbaiki dan menyempurnakan basis data analog yang dimiliki di Kantor Pertanahan.

Pendaftaran Tanah merupakan kalimat yang sudah familiar dan tidak asing didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, akan tetapi belum banyak yang mengetahui definisi, maksud serta tujuan dari diselenggarakannya kegiatan pendaftaran tanah tersebut. Kebanyakan orang hanya meng-analogikan pendaftaran tanah dalam arti sempit yaitu sebagai pembuatan sertipikat tanah.

Penyelenggaraan Arsip Merupakan Bagian Dari Akuntabilitas Kinerja. Bagi Pengelola Arsip Terdapat Dua Tanggung Jawab Moral, Yaitu Menyimpan, Merawat Dan Melestarikan Arsip Sebagai Warisan Budaya Bangsa, Jati Diri Bangsa, Dan Kedua Adalah Tanggung Jawab Agar Arsip Yang Dikelolanya Itu Dapat Diakses Dan Dimanfaatkan Untuk Kemaslahatan Bangsa Dan Negara. Hal Tersebut Sesuai Dengan Amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Menyatakan Bahwa Penyelenggaraan Kearsipan Bertujuan Untuk Menjamin Terciptanya Arsip, Ketersediaan Arsip Yang Autentik Dan Terpercaya, Terwujudnya Pengelolaan Arsip Aang Andal, Pelindungan Kepentingan Negara Dan Hak-Hak Keperdataan, Keselamatan Dan Keamanan Arsip, Keselamatan Aset Nasional Dan Mendinamiskan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, Serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024 disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Salah

satu sasaran programnya adalah peningkatan pendaftaran tanah untuk kepastian ha katas tanah dan ruang dengan indikator kinerja kegiatan jumlah bidang tanah dan ruang terdaftar.