Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Adalah Kementerian Yang Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Urusan Di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang Dalam Pemerintahan Untuk Membantu Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Perpres No 17 Tahun 2015). Perkembangan Teknologi Yang Semakin Pesat Dewasa Ini Telah Berdampak Pada Perubahan-Perubahan Mendasar Yang Membawa Pemerintah Menuju Paradigma Baru Memasuki Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Di Zaman Modern Yang Serba Cepat Dan Canggih Menuntut Instansi Atau Lembaga Pemerintah Terutama Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Harus Mampu Mengikuti Perkembangan Teknologi Tersebut Dalam Melakukan Tugas Tugasnya, Sehingga Diharapkan Dapat Melakukan Terobosan Dan Inovasi Dalam Pelayanan Public Secara Cepat, Terukur, Efektif Dan Efisien.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pengelolaan arsip khususnya buku tanah masih dilakukan dengan sistem konvensional (manual). Sistem konvensional yang selama ini dijalankan untuk mengelola arsip buku tanah dianggap tidak efektif dan tidak efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses penyimpanan, pencarian, pendistribusian arsip buku tanah serta pengelolaan yang tidak tersusun dan terpisah-pisah di berbagai ruang kerja. Hal ini menyebabkan pencarian arsip buku tanah pada saat diperlukan sulit dilakukan. Hal tersebut terlihat Ketika ada permintaan buku tanah keluar petugas mengisi buku register kemudian menulis tanggal dan nama peminjam. Ketika buku tanah dikembalikan kemudian tidak tercatat dalam buku register, petugas kesusahan dan membutuhkan waktu lama untuk mencari kembali riwayat catatan peminjaman untuk menandai bahwa buku tanah sudah kembali. Hal dikarenakan catatan sudah tertumpuk banyak.

Dalam Memenuhi Salah Satu Agenda Kepemimpinan Pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Ini, Yakni Menyusun Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik. Aksi Perubahan Pada Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Ini Adalah Peningkatan Layanan Pengaduan Pertanahan Melalui Aplikasi Pengaduan Terpadu (SIPANDU) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, Sebagai Gagasan Kreatif Dalam Memecahkan Masalah Yang Ada Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Dan Dilaksanakan Dengan Core Values ASN BerAKHLAK.

Arsip merupakan bukti pertanggungjawaban kinerja yang harus selalu dipelihara, dirawat dan dilindungi keberadaannya. Namun, tidak semua arsip diperlakukan sama karena arsip memiliki nilai guna yang berbeda. Nilai guna yang terkandung dalam arsip meliputi administrative value, financial value, research value, educational value, documentary value, dan historical value. Memasuki era revolusi industri 4.0 ini, ekspektasi masyarakat semakin meningkat atas pelayanan publik termasuk di bidang administrasi pertanahan. Pelayanan publik secara digital saat ini menjadi trend di kalangan Kementerian dan Lembaga. Pelayanan publik kepada masyarakat mau tidak mau harus mengikuti perkembangan masyarakat, yakni dengan memanfaatkan teknologi yang canggih dan modern. Kantor Pertanahan Kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan dalam ruang lingkup di Kabupaten/Kota, juga harus dapat memberikan pelayanan publik dengan mengikuti perkembangan teknologi

Dalam menunjang agenda Kementerian ATR/BPN tentang percepatan penerbitan sertipikat elektronik dan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ditunjuk sebagai salah satu lokasi pilot project melalui Keputusan Menteri ATR/BPN RI No. 1904/SK-HR.02/XI/2023 tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Lokasi Pilot Project Penerbitan Dokumen Pertanahan Elektronik.

Sengketa dapat timbul dalam berbagai konteks, mulai dari persaingan bisnis, perselisihan kontrak, hingga konflik kepentingan antar individu atau organisasi. Mengelola sengketa secara efektif membutuhkan pengelolaan arsip dokumen yang komprehensif. Dengan memahami jenis-jenis sengketa, pentingnya arsip, serta tantangan dalam pengelolaannya, organisasi dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien.

Kebijakan Pemerintah Dibidang Pertanahan Jadi Sorotan Saat Ini, Kementerian ATR/BPN Dituntut Mampu Memberikan Pelayanan Yang Cepat Dan Tepat, Apalagi Sudah Menjadi Komoditi Politik Dengan Adanya Percepatan Sertipikasi Diseluruh Wilayah Indonesia. Di Era Digital Ini Semua Kegiatan Dapat Langsung Dipantau Dari Media Elektronik Sehingga Kementerian ATR/BPN Harus Cepat Menyikapinya. Kementerian ATR/BPN Sudah Memulai Transformasi Digital Didalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan. Iklim Investasi Setelah Diundangkannya Cipta Kerja Menuntut Kesiapan Kementerian Dalam Mempermudah Pelayanan. Pelayanan Elektronik Menjadikan Pelayanan Bisa Dilakukan Dimana Saja Kapan Saja. Kemudahan Akses Melalui Perangkat Digital Dapat Mempermudah Dalam Percepatan Dunia Investasi Dan Ekonomi Global. Disisi Ekonomi Saat Ini Kebutuhan Akan Kredit Perbankan Cukup Tinggi Ini Pun Disikapi Oleh Adanya Hak Tanggungan Elektronik (HT El) Yang Sangat Memudahkan Dibuktikan Dengan Tingginya Jumlah HT Yang Masuk Dibandingkan Dengan Sebelum Adanya HT El.

Kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu daerah. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah sebuah Aksi Perubahan berupa pembuatan aplikasi yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menyampaikan hambatan, kendala, dan masalah dalam pelaksanaan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ) demi mendukung kemudahan berusaha di provinsi Kalimantan Tengah. Aksi perubahan kinerja organisasi “Optimalisasi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko (online single submission risk based approach) dengan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR) melalui SIMPEL TERAS (sistem pelaporan dan pengaduan pelaksanaan kkpr efektif dan terintegrasi) dalam mendukung ease of doing business (EODB)/kemudahan berusaha di provinsi Kalimantan Tengah, sejalan dengan kebijakan bahwa Dalam rangka penguatan Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan,pada hakekatnya tidak ada satupun pemanfaatan Hak Atas Tanah yangtidak merujuk pada rencana tata ruang ,dimana rencana tata ruang itu dijiwai oleh Land Tenure ,Land Value dan Land Use yang mana ketiganya menjadi core atau inti dari penyusunan tata ruang dalam kerangka Land Management Paradigm. Maka sejak berlaku UUCK (Undang-UndangCipta Kerja) yang menjadi representasi dari Tata Ruang itu dan yang menjadi panglima pembangunan bahwa ketika akan memanfaatkan ruang maka harus melalui KKPR (Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) Penguatan peran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dalam mencapai tujuan investasi sebesar 21 triliun melalui KKPR yang mana KKPR ini memerlukan Pertimbangan Teknis merupakan salah satu.

Salah satu tugas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas serta adaptif dalam mengikuti pekerkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Publik juga semakin meningkat. Masyarakat saat ini mengharapkan Pelayanan Publik yang cepat dan mudah termasuk dalam hal kemudahan mengakses layanan yang dibutuhkan serta kecepatan dalam tindaklanjut akan kebutuhan masyarakat tersebut.

Seriring dengan paradigma yang berkemabang saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selain dituntut untuk melaksanakan pendaftaran bidang tanah si deluruh Indonesia juga harus mengarah ke pelayanan digital/ elektronik. Untuk mendukung layanan elektronik diperlukan data elektronik baik spasial maupun tekstualnya dan sudah memiliki peta lengkap.