Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terdapat pengertian bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peratuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kondisi kualitas data spasial saat ini masih perlu dilakukan peningkatan

kualitas, hal ini disebabkan bahwa kualitas data spasial yang dimiliki oleh

Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya berkualitas, berdasarkan data masih

terdapat banyaknya bidang tanah terpetakan pada peta pendaftaran (Anomali

Bidang) yang perlu diperbaiki letak dan geometrinya. Sebagai contoh terdapat

+- 1.1 juta bidang tanah anomali di 40 Kantor Pertanahan di Indonesia.

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan pokok dan fundamental

dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi, menciptakan kepastian hukum atas tanah serta

menghindari konflik pertanahan maka Kementerian ATR/BPN melakukan

program Pemetaan, Registrasi dan Sertipikasi. Dalam perkembangannya

urgensi informasi pertanahan khususnya yang yang berkaitan dengan data

geospasial mulai dirasakan manfaatnya, sehingga perlu dipikirkan alternatif

penyelesaiannya untuk melengkapi data-data yang selama ini belum

terbangun. Hal ini menjadi tantangan Kementerian ATR/BPN dalam

penyediaan layanan geospasial untuk berbagai pemangku kepentingan,

seperti badan pemerintah maupun non-pemerintah, akademisi, dan

masyarakat.

Integritas adalah fondasi utama dalam kepemimpinan yang efektif, terutama dalam pengelolaan arsip yang memerlukan akurasi, kepercayaan, dan transparansi. Pengelolaan arsip yang efektif merupakan salah satu pilar penting dalam administrasi publik yang transparan dan akun tabel. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengambil langkah inovatif dengan mengimplementasikan SIAPNATADAYA (Sistem Aplikasi Kearsipan Penataan dan Pemberdayaan) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Integritas dalam kepemimpinan merujuk pada keselarasan antara perkataan dan tindakan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan moral.Ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap Tindakan. Kepemimpinan yang berintegritas sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang transparan dan akun tabel, terutama dalam konteks pengelolaan arsip yang memerlukan kepercayaan dan kejujuran dalam setiap langkahnya. SIAPNATADAYA adalah sistem aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses penataan dan pemberdayaan arsip secara digital. Sistem ini menyediakan berbagai fitur untuk penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip yang lebih efisien dan efektif, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi.

Pancasila merupakan pedoman dasar dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, Setiap warga negara wajib mengamalkan

nilai-nilai Pancasila khususnya bagi seorang pemimpin yang dalam

hal ini Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri

ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan disebutkan bahwa

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan

dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi BPN di kabupaten/kota.

Aksi Perubahan disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang penulis emban

selaku Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara Wilayah I. Rancangan Aksi Perubahan

Kinerja Organisasi yang disusun terkait tugas dan fungsi dalam penanganan perkara

pertanahan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada pemegang hak atas tanah

yang sah sebagai wujud dari perlindungan dan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki visi besar mewujudkan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat.

Dalam rangka mendorong percepatan revisi RTRW yang dilakukan, maka

salah satu debottlenecking yang perlu dilakukan adalah evaluasi terhadap

pemenuhan dokumen berita acara berbatasan dalam Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 tahun 2021. Dokumen

ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan

menjadi salah satu penyebab berlarutnya proses revisi yang dilakukan.

Kegiatan Optimalisasi Layanan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang

Terintegrasi (Tematik Derivatif) Menuju Multipurpose Thematic Map dalam

Mendukung Investasi merupakan manifestasi dari amanat Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam konteks ini, pemetaan tematik

pertanahan dan ruang menjadi landasan penting dalam merencanakan, mengelola,

dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan, khususnya di Kawasan Rebana. Melalui

pendekatan ini, diharapkan dapat terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam

pengembangan kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, sejalan dengan visi

pemerintah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah

tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map

Policy), yakni kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka

untuk mewujudkan penyatuan referensi geospasial yang akurat, lengkap, dan dapat

diakses oleh berbagai pihak sebagai sarana untuk untuk mengurangi tumpang

tindih perizinan lahan dan konflik penggunaan lahan, meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam, serta mendukung perencanaan

pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kebijakan ini diatur melalui

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojok tiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tesebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.