Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Pembuatan Aplikasi Loket Mandiri Pintar Online (LAMPION) dan Kegiatan Pra Survei Menuju Kabupaten Lengkap Secara Spasial dan Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

    Darman S. H. Simanjuntak, S.H., M.H. | 24 June 2024

Abstract

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 64/P/2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan

menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024, ditugaskan untuk

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan termasuk kegiatan

Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dan bertanggungjawab kepada

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.

 LAP Pasca Seminar (Darman Simanjuntak).pdf