Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Tujuan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Pengawas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), untuk terwujudnya pejabat pengawas yang berkompetensi pemimpin yang melayani. Kompetensi dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Pengawas yaitu kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan pasal 8 (1) kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas merupakan kompetensi kepemimpinan pelayanan. (2) kompetensi kepemimpinan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Revolusi Industry 4.0 merubah pola konsumsi pengguna layanan menuntut layanan yang murah, mudah, cepat dan aman. Hal tersebut didukung dengan adanya Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Satu Data Indonesia menjadi semangat untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Interoperabilitas kelembagaan adalah bentuk penyediaan Layanan Interoperabilitas dengan pola berbagipakai data dan informasi dalam upaya meningkatkan penyajian data dan informasi dengan mengedepankan prinsip keamanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Layanan Interoperabilitas Kelembagaan merupakan layanan Kementerian ATR/BPN yang ditujukan bagi K/L dan Unit Teknis sebagai bentuk kerjasama yang didasari atas Perjanjian Kerjasama atau dokumen penunjukan lainnya dimana bentuk, mekanisme dan data yang dibagi pakaikan tertuang didalamnya. Secara prinsip, layanan interoperabilitas ini adalah tools pengelolaan Application Programming Interface (API). API adalah aspek yang membuat interface antara satu program dengan yang lainnya mudah dalam berkomunikasi. Data dan informasi yang dibagipakaikan adalah data dan informasi terkait penelusuran kepemilikan hak atas tanah (Asset Tracing) dimana data dan informasi tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari K/L dalam hal ini khususnya adalah Aparat Penegak Hukum dan juga unit teknis terkait dengan hak atas tanah Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan data dan pengamatan yang penulis lakukan, ditemukan adanya beberapa isu terkait Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN, antara lain: 1. Belum optimalnya waktu pemenuhan layanan penyajian data dan informasi; 2. Belum tersedianya Disaster Recovery Center; 3. Belum optimalnya kualitas data pertanahan sehingga memberikan dampak pada kualitas penyajian data dan informasi; 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan data dan penyajian informasi. Dari data-data tersebut menunjukkan Kelembagaan Pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang belum optimalnya pemenuhan atas permintaan layanan penyajian data dan informasi asset tracing, untuk hal tersebut maka dibutuhkan adanya Peningkatan Kualitas Layanan Penyajian Data dan Informasi Melalui Pembangunan Tools Asset Tracing dalam Aplikasi Interoperabilitas Kelembagaan Pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
