Dalam perencanaan, seluruh pihak yang terlibat juga diperlukan untuk memiliki moral, etika, nilai serta sikap perilaku yang berintegritas, karena pada tahap perencanaan dimungkinkan terjadinya korupsi. Korupsi bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan, namun juga dalam proses perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan, bahkan pada tahap ini bisa dibilang lebih rentan. Dalam proses perencanaan anggaran terdapat beberapa aspek antara lain, top down dan bottom up. Potensi korupsi pada aspek top down, anggaran yang digelontorkan dari pusat ke daerah sudah diatur (given), sedangkan pada aspek bottom up, sejauh ini hanya formalitas, karena proses partisipasi dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah proses negosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik. Peran kepemimpinan sangat diperlukan dalam upaya mengatasi perubahan serta mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasinya. Kepemimpinan dipercaya sebagai satu kekuatan kunci penggerak organisasi yang mampu membangun suatu budaya baru yang sesuai dengan perubahan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta instansi terkait lainnya pada tahun 2021, ditemukan bahwa (1) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan kegiatan PTSL pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum memiliki indikator yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), (2) Koordinasi dalam penyusunan target pada kegiatan Pendaftaran Tanah dengan mekanisme PTSL belum memadai, dan (3) Penyusunan target PTSL belum didukung dengan roadmap dan strategi. Penulis laporan implementasi aksi perubahan saat ini bertugas sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dengan uraian tugas antara lain menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan pada unit organisasi Kantor Wilayah, dan secara hirarki turut mempunyai tanggung jawab atas perencanaan pada Kantor Pertanahan. Dengan beberapa masalah diatas apabila tidak ditangani maka akan terjadi penurunan kualitas pelayanan publik, untuk itu penulis menginisiasi adanya Musrenbang Pertanahan. Sebuah musyawarah perencanaan yang partisipatif, di mana sebuah Rencana rencana di bidang pertanahan dibahas, dikembangkan, dan ditetapkan bersama semua pemangku kepentingan. Diharapkan tercipta perencanaan kegiatan pertanahan yang terkoordinasi antara seluruh satuan kerja internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta dengan instansi maupun pelaku kegiatan pertanahan lainnya.
