Arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Tahun 2020-2024 adalah dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm) yang terdiri dari Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure Information sebagai landasan untuk mencapai tujuan. Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai kebijakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini perencanaan dan penataan ruang merepresentasikan fungsi Land Use, pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah merepresentasikan fungsi Land Tenure, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masingmasing merepresentasikan Land Value dan Land Development. Adapun proses pendukung atau proses prasyarat adalah ketersediaan kadaster dan informasi pertanahan yang lengkap, dapat dipercaya, transparan serta dapat dijangkau. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya proses penataan kelembagaan untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penataan kelembagaan didasarkan pada ketepatan fungsi (berdasarkan mandat), ketepatan proses bisnis dan ketepatan ukuran sesuai beban \ kerjanya. Dukungan manajemen internal memiliki pengaruh kuat dalam peningkatan kinerja pelayanan publik, mewujudkan institusi yang agile (tangkas) dan responsif. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal utama, mengingat SDM merupakan penggerak utama untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN melaksanakan Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Penyelenggaraan PKP bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Pengawas. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki visi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Frasa “berstandar dunia” dimaknai sebagai penerapan international best practices dalam upaya-upaya: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (output to impact) layanan pertanahan dan penataan ruang serta pemeringkatan Ease Of Doing Business (kemudahan berusaha) khususnya dari aspek Registering Property. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu produk yang dihasilkan Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk peran aktif di bidang pertanahan dan tata ruang untuk mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. KKPR merupakan jenis persyaratan dasar mengenai kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan dapat berperan aktif membantu masyarakat dan pelaku usaha khususnya UMK-M dengan memfasilitasi akses informasi dan data-data terkait dengan KKPR.
