Kabupaten Rokan Hilir dengan ibukota Bagan Siapi-Api telah berkembang dengan pesat seiring dengan pembangunan dewasa ini. Perkembangan ini terjadi setelah terbangunnya pelabuhan modern dan terlengkap yang terletak di kota Bagan Siapi-api sebagai dampak dari adanya pelabuhan pelabuhan di Selat Malaka.Pada perkembangannya, aktivitas kota semakin meningkat dan bertambahnya jumlah penduduk di kabupaten Rokan Hilir menjai faktor utama meningkatnya kebutuhan manusia seperti kebutuhan permukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, perkebunan, kawasan pusat pemerintahan dan sebagainya. Adanya berbagai kegiatan tersebut menyebabkan tingkat permintaan akan lahan yang semakin meningkat, sehingga berpengaruh kepada peningkatan nilai harga tanah. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2007 telah melaksanakan survei dan pemetaan nilai tanah pada kabupaten/kota yang tersebar di beberapa provinsi. Hasil dari kegiatan pemetaan zona nilai tanah ini adalah Peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Peta Zona Nilai Tanah yang sudah tersedia dengan telah terbit PP 128/2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional digunakan sebagai acuan dalam penentuan tarif PNBP untuk pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan layanan informasi nilai tanah, referensi masyarakat dalam transaksi dan referensi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (BPHTB). Selain itu Peta Zona Nilai Tanah dapat pula menjadi referensi pada tahapan kegiatan perencanaan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, sejak tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan nilai tanah, dimana jika dilihat dari cakupan wilayah pemetaannya, dari luas daratan Republik Indonesia seluas 188.679.137 Ha (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan), yang terdiri dari luas hutan 125.394.437 Ha (SK Menteri Kehutanan Tahun 2014) dan luas budidaya 63.284.700 Ha, maka wilayah yang tersedia Peta ZNT adalah seluas 37.000.000 Ha atau baru ± 58% dari luas budidaya ( dipetakan tahun 2007 s/d 2021) (Juknis Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Tahun 2023). Belum terpenuhinya secara menyeluruh ketersediaan peta zona nilai tanah juga dirasakan oleh Kabupaten Rokan Hilir, dimana dari 898.090,42 ha luas Rokan Hilir, yang terdiri dari 342.337 ha luas budidaya, 9.265 luas perairan dan 546.487 ha luas hutan (RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038), baru 80.000 ha yang tersedia Peta ZNT (Data Peta zona Nilai Tanah Tahun 2022) atau masih ada 76,63% wilayah budidaya yang belum tersentuh peta ZNT di Rokan Hilir. Berdasarkan data diatas, belum tersedianya peta zona nilai tanah secara menyeluruh sebagai pendukung kegiatan pembangunan daerah serta kebutuhan investasi masyarakat menjadi permasalahan tersendiri seperti yang disampaikan pada hasil perumusan Rapat Kerja Nasional tahun 2023 yaitu belum tersedianya Peta ZNT diseluruh wilayah Indonesia. Adapun Kondisi Peta Zona Nilai Tanah yang sudah tersedia (23,37%) masih berbasis zona dan belum berbasis bidang, sehingga belum dapat mencerminkan nilai sebenarnya per bidang tanah yang tentunya merupakan permasalahan tersendiri. Menyikapi hal diatas, kemudian belum optimalnya PKS dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan beberapa kelemahan peta ZNT yang masih berbasis Zona belum berbasis bidang secara menyeluruh di Kabupaten Rokan Hilir maka dipandang perlu akselerasi yang lebih nyata melalui inovasi pada layanan kegiatan survei nilai bidang tanah.
