|
Monday, 14 March 2022, 1:46 PM
|
Asrofi
|
Asrofi.pdf
|
14 May 2019
|
Kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
di Kabupaten Mukomuko adalah kondisi alam yang berbukit serta lahan
masyarakat yang cukup luas sehingga Pengukuran PTSL menggunakan
metode terestris tidak efektif dilakukan karena membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk mengukur 1 bidang tanah.
Metode Pengukuran yang dilakukan untuk mengatasi kondisi diatas
adalah Pengukuran menggunakan metode pengamatan satelit/GPS. Salah
satu layanan yang diberikan BIG dalam mempercepat proses pengukuran dan
pemetaan adalah INA-CORS BIG (Indonesian-Continuously Operating
Reference Station). Layanan ini memberikan RTK-NTRIP (Real time
Kinematic Networked Transport of RTCM.
Tujuan proyek perubahan yang akan dicapai dalam jangka pendek adalah
Terlaksananya Pengukuran PTSL dengan menggunakan jaringan INA-CORS
(Indonesian Continuous Operating Referencing System) milik Badan Informasi
Geospasial di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah Kecamatan
Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang.
Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam proyek
perubahan dalam jangka pendek adalah (1) Membangun tim efektif (2)
Konsultasi dan Integrasi system JRSP dan INA CORS BIG (3) Uji coba
penggunaan INA CORS BIG dalam Pengukuran PTSL (4) Pelaksanaan
Pengukuran PTSL menggunakan INA CORS BIG (5) Monitoring dan Evaluasi
(6) Penyusunan Laporan Proyek Perubahan.
Hasil yang dicapai dalam proyek perubahan ini adalah Bahwa
penggunaan jaringan INA CORS BIG dapat diterapkan dalam pelaksanaan
Pengukuran PTSL di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah
Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang.
|
PERCEPATAN PENGUKURAN PTSL DENGAN JARINGAN INA-CORS (INDONESIAN CONTINUOUS OPERATING REFERENCING SYSTEM) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 1:49 PM
|
Dedi Rahmat Wiganda
|
Dedi Rahmat Wiganda.pdf
|
14 March 2019
|
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas kasih sayang
dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan pembuatan proyek perubahan
yang bertema Informasi Bidang Tanah Lengkap (SIBATAL) di Provinsi
Gorontalo telah di buat.
Untuk dapat mewujudkan kebijakan satu peta perlu dibuat informasi
bidang tanah lengkap skala besar hal ini akan memberikan informasi yang
tepat dan akuran dan dapat dijadikan acuan dalam perbaikan data spasial,
referensi perencanaan tata ruang, peningkatan pajak bumi dan bagunan,
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan
dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Hal yang dapat dilakukan dengan
cara kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan analisis dari berbagai peta yang
ada dari berbagai instansi pemerintah seperti peta PBB dari Dispemda, Peta
Bidang Tanah dari ATRBPN, Peta Tata Ruang dari PUPR, Peta Kawasan
Kehutanan dari BPKH, Base Map dari BIG.
Laporan proyek perubahan ini dibuat sebagai prasyarat dalam
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Adapun
kekurangan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang
ditemukan menjadi suatu pengalaman dan masukan yang sangat berharga
bagi kami dikemudian hari.
Demikian laporan proyek perubahan ini kami sampaikan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
|
SISTIM INFORMASI BIDANG TANAH LENGKAP (SI BATAL)”
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 1:53 PM
|
DIDIK PURNOMO
|
Didik.pdf
|
27 May 2019
|
Salah satu dari strategi pemerintah dalam mewujudkan tanah
menjadi sumber keadilan dan kemakmuran yaitu dengan melaksanakan
program strategis percepatan pendaftaran tanah. Kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tiga tahun terakhir telah menjadi
program andalan yang dilaksanakan secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur. Kegiatan PTSL meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
(pengukuran) dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar bidangbidang tanah serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanahnya.
Kegiatan pengukuran merupakan salah satu mile stone dari
rangkaian kegiatan PTSL di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019
dengan target 155.000 bidang tanah. Memperhatikan target yang telah
ditetapkan, sudah seharusnya menjadi prioritas untuk dilaksanakan
secara lebih cepat, efektif dan efisien. Pencapaian target sesuai dengan
waktu yang ditetapkkan perlu didukung dengan ketersediaan sumber
daya manusia dan peralatan. Permasalahan klasik kurangnya tenaga
teknis/surveyor kadaster(petugas ukur) yang tidak pernah mendapatkan
solusi berpotensi menimbulkan masalah baru diantarannya
keterlambatan penyelesaian target pengukuran dan pemetaan pada
kegiatan strategis, sedemikian juga pelayanan pengukuran dan
pemetaan pada permohonan rutin masyarakat. Permasalahan klasik ini
menunjukan tidak optimal pelaksanaan tugas fungsi seksi Pengukuran
dan Pemetaan Dasar di Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah
BPN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan koordinasi dan
pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di
wilayahnya.
Berdasarkan analisis beban kerja pengukuran dan pemetaan seProvinsi Sulawesi Selatan masih dibutuhan tenaga teknis berkompetensi
Pengukuran dan Pemetaan Kadaster (PPK) sebanyak 99 orang pada
tahun 2019. Dengan demikian proyek perubahan yang akan
2
diimplementasikan dengan inovasi pengadaan tenaga teknis surveyor
kadaster non PNS ini secara langsung akan meningkatkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
(project leader), yaitu meningkatkan koordinasi dan bimbingan teknis
tenaga teknis, surveyor dan pemantauan pengukuran dan pemetaan
dasar. Sedemikian IKU mentor selaku atasan langsung dapat
ditingkatkan dengan terlaksana rekrutmen tenaga teknis baru ang akan
mendongkrak kinerja pelayanan pengukuran dan pemetaan kadaster.
Dari uraian di atas, diharapkan peserta DIKLAT PIM IV ini mampu
melaksanakan dan menyajikan proyek perubahan (Proper) sebagai
solusi dari masalah utama yaitu dengan judul “Pengadaan Petugas
Ukur Melalui Pelatihan Tenaga Teknis Surveyor Kadaster Non PNS
Berbasis Kompetensi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan”.
|
Pengadaan Petugas Ukur Melalui Pelatihan Tenaga Teknis Surveyor Kadaster Non PNS Berbasis Kompetensi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 2:04 PM
|
Eniro Athiyyah
|
Eniro Athiyyah_compressed.pdf
|
20 May 2019
|
Target pelaksanaan redistribusi tanah dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini
merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan nawacita ke-5 untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Target pelaksanaan redistribusi yang terus
meningkat perlu dibarengi dengan inovasi
baru yang memberikan kemudahan dalam
mendukung pencapaian target
pelaksanaannya. Proyek Perubahan
berupa pembuatan aplikasi SORevo
bertujuan untuk memudahkan pelaksana
di daerah dalam proses inventarisasi dan
identifikasi subyek dan obyek redistribusi.
|
Evolusi Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 2:15 PM
|
FAHMI
|
FAHMI_compressed.pdf
|
25 March 2019
|
Tujuan dari Proyek Perubahan ini adalah untuk meningkatkan tingkat
kualitas rencana tata ruang (level of quality) & pelayanan (level of service)
dalam proses pemberian persetujuan substansi (PERSUB) di Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah
(BINDA), khususnya subdit wilayah 1 dengan cara yang lebih efektif (lebih
cepat dan terukur) dan efisien menuju pelayanan paripurna (service of
excellent) di era industri 4.0.
Rancangan Kerangka Kerja yang dibangun untuk sistem tersebut
diimplementasikan dengan dengan melibatkan pihak pengguna internal (e.g.
Subdit Wilayah 1) dan eksternal (Pemerintah Daerah) sehingga akan lebih
mudah untuk digunakan dan dijalankan (friendly user). Pentahapan seluruh
kegiatan dalam kegiatan proyek perubahan ini dilaksanakan dari tanggal 24
Maret s.d. 19 Mei 2019 atau lebih kurang 2 bulan.
Dengan tersedianya Sistem Kerangka Kerja berbasis Elektronik (E-Working
System) ini dalam proses pemberian persetujuan substansi (persub) maka
diharapkan layanan proses pemberian persub dapat dilakukan dengan cara
yang lebih optimal dalam rangka menghadirkan layanan prima PERSUB
sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN 2020-2024.
Lebih Jauh juga diharapkan, Kerangka Kerja Aplikasi E-Persub yang telah
dibangun dapat menginisiasi proses Transformasi pelayanan Direktorat
Binda secara keseluruhan menuju ke era digital di era Revolusi Industri 4.0
ini yang sejalan dengan rencana proses transformasi Kementerian
ATR/BPN untuk mengaplikasikan system kerja elektronik (electronic-based
system) di tahun 2022.
|
PERANCANGAN KERANGKA KERJA SISTEM ELEKTRONIK (E-SYSTEM WORKING FRAMEWORK) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN RUANG DAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA (EXCELLENT SERVICE) DI ERA INDUSTRI 4.0
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 2:20 PM
|
Hendry Yuli Wibowo
|
HENDRY YULI WIBOWO.pdf
|
27 May 2019
|
Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu
yang merupakan salah satu seksi di Sub Direktorat Tematik Tata Ruang,
Perbatasan dan Wilayah Tertentu Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik tata ruang, perbatasan dan
wilayah tertentu.
Hasil diagnostic reading menunjukkan terdapat bermacam unit produksi
peta tematik di Kementerian ATR/BPN. Masing-masing peta tematik dibuat untuk
keperluan masing-masing direktorat, bukan untuk kebutuhan Kementerian
ATR/BPN secara umum. Diperlemah dengan minimnya koordinasi antar satker,
menyebabkan tidak adanya perencanaan yang menyeluruh dalam penyediaan dan
pemanfaatan serta integrasi peta tematik Kementerian ATR/BPN. Pada beberapa
kasus menyebabkan penganggaran yang tidak efisien, bahkan ada indikasi double
anggaran. Dalam konteks yang lebih luas, peta tematik kementerian ATR/BPN
harus mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh kebijakan satu peta.
Standar ini akan ditetapkan dalam bentuk dokumen Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Informasi Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN.
Oleh karenanya, proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah
penyusunan draft Update Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Informasi
Geospasial Tematik Kementerian ATR/BPN.
|
UPDATING NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEMENTERIAN ATR/BPN”
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 2:24 PM
|
Kurnia Wulan Sari
|
kurnia_compressed.pdf
|
20 May 2019
|
Kebutuhan penyajian informasi pertanahan dan tata ruang sangat beragam dan komplek
dengan masing-masing tema sehingga Pusdatin harus melakukan skala prioritas dalam
pemenuhannya, yaitu penyajian informasi yang dianggap paling perlu dan mendukung program
strategis nasional. Kegiatan PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan
secara sistematis berkelompok (dalam satu wilayah) dengan mengutamakan kelengkapan data
yuridis dan fisik bidang tanah. Pada saat ini khususnya di tahapan pengumuman pada proses
pendaftaran tanah pertama kali, belum terdapat informasi tentang pengumuman yang berbasis
letak/posisi fisik bidang tanah. Kenyataan di lapangan, secara elektronis di aplikasi bidang tanah
tersebut sudah pada tahapan pengumuman, tetapi pengumuman secara analog/manual belum
dipasang/diumumkan atau terlambat dalam pemasangan pengumuman. Hal ini sangat
merugikan masyarakat/pemilik tanah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan jarak tempuh yang
jauh dari Kantor Pertanahan, sehingga resiko tanah diklaim sepihak oleh orang lain dapat terjadi
tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Perubahan harus dilakukan untuk area penyajian informasi
pengumuman bidang tanah dimana pengumuman ini harus dapat dilaksanakan berbasis peta
bidang tanahnya sesuai dengan kondisi real tahapan di lapangan. Informasi Pengumuman
Bidang Tanah ini juga harus dapat diakses oleh masyarakat/pemilik tanah dengan mudah, cepat
dan dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terbatas ruang dan waktu. Berdasar pada
dokumen/berkas (fisik) pengumuman yang telah disahkan, maka informasi pengumuman
berbasis bidang tanah dapat disajikan untuk memenuhi asas publisitas. Data pertanahan kita
sudah dapat dikategorikan ke dalam Big Data, karena telah memenuhi aspek 3V yaitu 1) volume
yang besar, 2) velocity/kecepatan dalam transaksi input output secara real time, dan 3)
variety/beragam jenis dan tipe datanya baik structured, semi-structured dan unstructured.
Dengan kemampuan teknologi big data dalam data analytics serta kemampuan pencarian elastic
searching dan document based database seperti PostgreSQL, penyajian informasi pengumuman
berbasis bidang tanah dapat disajikan dengan analisa dan pelaporannya khususnya untuk berkas
pendaftaran tanah pertama kali PTSL- sistematis dan berkas rutin (PNBP). Penyajian informasi
pengumuman berbasis bisang tanah ini akan disajikan pada website Kementerian ATR/BPN,
Dashboard PTSL dan sebagai layer pada Peta Pendaftaran.
|
PENYAJIAN INFORMASI PENGUMUMAN BERBASIS BIDANG TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 2:27 PM
|
Reza Firdaus
|
Reza Firdaus.pdf
|
20 May 2019
|
Puji syukur senantiasa kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih
memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga saya diberi kesempatan untuk
menyelesaikan proyek perubahan terkait pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV
(DIKLATPIM IV) dengan topik “Pengintegrasian Sistem Pengolahan Data Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang”.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi rencana tata ruang, didapati salah
satu permasalahan utama yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah
terjadinya deviasi antara rencana tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Isu ini adalah
bagian dari pemanfaatan ruang. Adanya ketidak sinkronan antara apa yang direncanakan
dengan apa yang programkan.
Penyusunan Dokumen Sinkronisasi telah dilakukan selama beberapa tahun ke belakang hingga
saat ini. Namun dalam keberjalanan Penyusunan Dokumen Sinkronisasi terdapat beberapa
masalah yang dirasa menjadi hambatan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas
pengerjaannya. Masalah utama adalah pada lambatnya proses penyusunan sinkronisasi
program pemanfaatan ruang, khususnya untuk jangka pendek atau tahunan.
Diperlukan adanya perubahan mekanisme dalam penyusunan kerja dengan pengintegrasian
sistem pengolahan data program pemanfaatan ruang mulai dari rencana struktur dan pola
ruang RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Pada dasarnya
Pengintegrasian Sistem Pengolahan Data Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
merupakan sistem pengolahan data berbasis database muatan Rencana Struktur Ruang yang
terintegrasi, mulai dari RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN dan RTRW Prov/Kab/Kota; dengan cara
mengolah hasil input data berbasis dengan mekanisme pencarian kata kunci terkait. Sistem
akan mencocokkan kata kunci dalam nomenklatur usulan program sektor dengan arahan tata
ruang wilayahnya.
Diharapkan dengan proyek perubahan ini, sinkronisasi program yang merupakan salah satu
tugas dan kinerja utama dari pemanfaatan ruang dapat meningkat, sehingga menjadi leverage
bagi kinerja institusi secara keseluruhan.
|
PENGINTEGRASIAN SISTEM PENGOLAHAN DATA SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 2:30 PM
|
WINI DINA RETRIANI LANI
|
WINI DINA RETRIANI LANI.pdf
|
20 May 2019
|
Layanan Informasi Pertanahan “ATR/BPN Su dekat” merupakan
kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat berupa layanan yang
mendekatkan ATR/BPN ke masyarakat dengan menyampaikan informasi
pelayanan pertanahan melalui layanan Call Center (Telepon, SMS, Whatsapp),
layanan informasi media sosial, brosur, dan layanan offline dengan mendatangi
masyarakat dalam kegiatan umum masyarakat seperti Car Free Day dan
penyuluhan ke desa-desa. Selain itu juga masyarakat dapat memberikan
penilaian terhadap layanan pertanahan melalui survei kepuasan masyarakat
untuk peningkatan pelayanan pertanahan.
|
LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN ‘’ATR/BPN SU DEKAT”
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 2:31 PM
|
Zaki Zukhruf
|
Zaki Zukhruf.pdf
|
20 May 2019
|
Kabupaten Fakfak dengan luas 14.320 Km², terletak diantara
1310030’ – 138040’ BT dan 2025’ – 40000’ LS. Kabupaten Fakfak terdiri
dari 9 Distrik, 7 Kelurahan, dan 122 Desa. Kantor Pertanahan Kabupaten
Fakfak Memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 22 orang.
Berdasarkan Peraturan menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan Di Lingkungan Kementrian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pasal 33 yang berbunyi
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.
Pengelolaan arsip persuratan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Propinsi dan
Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten di Indonsia telah diatur dengan
Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional
Pada era informasi global saat ini, informasi merupakan aset pentin
g.Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi harus bisa disajikan
dengan cepat dan tepat. Hal ini perlu didukung dengan teknologi informasi
yang mumpuni sehingga dapat tercipta tata kelola Arsip yang efisien dan
efektif berorientasi pelayanan kepada pegawai atau masyarakat sebagai
fokusnya. Proses pelayanan di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan
Kabupaten Fakfak terutama yang menyangkut penyimpanan arsip
persuratan, kepegawaian dan warkah masih dilakukan secara manual,
berulang dokumen yang dibutuhkan hilang atau memerlukan waktu yang
lama untuk mendapatkannya, hal ini sering menimbulkan keterlambatan
peyampaian laporan dan informasi kepada internal pegawai Kantor atau
masyarakat, sehingga menimbulkan (isu aktual) pada Subbagian Tata
Usaha yaitu “belum tersedianya aplikasi arsip yang mendukung kecepatan
dan ketepatan informasi dalam pekerjaan kearsipan sehingga tata kelola
arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak belum efisien dan efektif”. Oleh karena itu, penyusun mengambil inisiatif untuk menyediakan
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Kantor Pertanahan Fakfak
Aman Tertib Rapi (SIMAK _ATR) berupa sistem Arsip berbasis digital.
SIMAK_ATR merupakan Sistem Manajeman tata kelola
Pengarsipan yang terpusat dan tersimpan pada Server berupa (Dokumen
Digital) dan penataan Dokumen Fisik yang dilengkapi dengan pengkodean
serta kunci pengaman pintu otomatis (bisa dengan Kartu atau Sidik Jari),
sehingga pengelolaan arsip lebih aman, Tertib, Rapi serta mempercepat
pencarian dokumen yang dibutuhkan pegawai Kantor Pertanahan pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya
|
“SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP KANTOR PERTANAHAN FAKFAK AMAN TERTIB RAPI (SIMAK_ATR)”
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|