Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sementara Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5 sementara syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBBM ditambah dengan syarat memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16. Penetapan unit kerja berpredikat WBK dituangkan dalam keputusan pimpinan instansi pemerintah sementara unit kerja berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan Menteri. Setelah mendapatkan predikat WBK/WBBM, dilakukan evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK/WBBM kepada unit kerja instansi pemerintah dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai Nasional seperti Kementerian PAN dan RB, ORI, dan KPK.

Salah satu syarat dalam pembuatan desa lengkap adalah jumlah luas wilayah administrasi desa/kelurahan harus sama dengan jumlah luas bidang tanah yang berada didalam wilayah administrasi desa yang dimkasud. Untuk dapat memenuhi salah satu syarat tersebut, semua bidang tanah yang berada wilayah administrasi desa harus dipetakan tanpa terkecuali, termasuk bidang tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL) yang luasnya bisa mencakup lebih dari satu desa. Dalam melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi Kementerian Agraia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tentunya terus berpacu untuk mewujudkan Tugas yang diamanahkan, salah satunya adalah mewujudkan Peta Desa Lengkap. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Tahun 2021 akan melakukan Aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan membuat rancangan Aksi Perubahan “Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Hak Guna Usaha (HGU) Dapat Dipergunakan Dibeberapa Desa.”

Aceh sendiri dengan banyaknya bantuan dana dari berbagai negara melalui NGO guna membangun wilayah pulau aceh bagian dari Kawasan Bebas sabang dengan pengadaan tanah aset Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS) di wilayah Pulau Aceh kabupaten Aceh Besar. Sebagian dari tanah tersebut juga tidak diketahui keberadaannya, batas dan juga bukti dari pengusaan fisik yang tidak dilakukan paska ganti rugi dalam 3 pengadaan tanah tersebut sehingga masyarakat juga menguasai tanahtanah tersebut. Dari permasalahan tersebut untuk mendukung keseuaian subjek dan objek hak, dapat memberikan jaminan hak atas tanah mutlak (stelsel positif) serta dapat mewujudkan roadmap visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan percepatan terpetakan dan terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia paling lambat pada tahun 2025, maka fungsi bidang Survei dan Pemetaan dapat menyelesiakan permasalahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan aksi perubahan dengan langkah-langkah progresif dari tahapan, startegi Grand design percepatan penyelesaian tumpang tindih subjek dan objek hak atas tanah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam mewujudkan PULAU LENGKAP TERPETAKAN DAN TERDAFTAR TAHUN 2021 Studi Kasus: Mengembalikan Potensi Pulau Aceh Sebagai Modal di Kabupaten Aceh Besar (Pulo Breuh dan Pulo Nasi) Pasca Gempa dan Tsunami Tahun 2004 Melalui Perspektif Pulau Lengkap.

Sistem informasi merupakan sebuah wadah untuk mempermudah proses sinkronisasi dengan dibantu teknologi canggih terbaru dan manajemen basisdata yang besar. Jika data dari semua instansi dimanajemen dalam sebuah sistem informasi multiguna, maka dapat diakses oleh berbagai pihak yang berwenang. Hal ini dapat meningkatkan fungsi dari masing-masing dari data itu sendiri dan juga memutakhirkan perencanaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Berdasarkan paparan di atas, maka pada kegiatan ini akan dilakukan pilot pekerjaan sensus pertanahan untuk membangun data pertanahan yang akurat dan juga pembangunan system informasi pertanahan multiguna. Kegiatan ini akan berlokasi di Kabupaten Wonogiri, berfokus di Kecamatan Bulukerto.

Dalam rangka pengamanan aset yang perlu dilakukan adalah pengamanan secara fisik, pengamanan secara administrasi dan pengamanan secara yuridis (hukum). Sertipikasi Barang Milik Negara/Daerah sejalan dengan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan salah satu fokusnya adalah sertifikasi aset bidang tanah. KPK telah mendorong dan melakukan inisiasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh provinsi NTB dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dalam rangka pengamanan aset Barang Milik Daerah berupa tanah melalui sertipikasi. Hal ini juga sejalan dengan Renstra dan Road Map yang telah disusun Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 -2024 dimana salah satu targetnya adalah terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia.

Masih digunakannya data/peta yang bermacam-macam untuk berbagai pelayanan publik untuk satu desa/ kelurahan juga mengakibatkan pemborosan 2 anggaran karena masing-masing instansi akan membuat/mengupdate peta sesuai keperluannya. Kondisi ini juga menyebabkan pemerintah Kabupaten Pekalongan sampai saat ini menjadi kurang maksimal penerimaan asli daerah (PAD)-nya dari pengenaan pajak bumi dan bangunan karena ketidakakuratan data subyek dan obyek bidang tanah yang ada sehinggabeberapa wajib pajak menjadi tidak tertagih dengan baik. Harapannya jika rancangan aksi perubahan ini berhasil, jika suatu saat tanah tersebut akan dilakukan proses peralihan hak, kendala adanya perbedaan subyek dan obyek antara sertipikat yang dimiliki masyarakat dengan pajak bumi dan bangunannya sudah tidak ada lagi dan tidak perlu dilakukan verifikasi dan tambahan keterangan dari desa/kelurahan atau instansi terkait yang menjelaskan hubungan sertipikat hak atas tanah dengan PBB yang tentunya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN yang mengacu pada Program Kerja Presiden dan RKP tahun 2021 dibutuhkan kerja sama Pemerintah Pusat dan daerah, baik kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Partisipasi masyarakat baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat (petani, nelayan, dan masyarakat adat). Sehubungan dengan itu, sebagai salah satu bentuk implementasi Strategi Komunikasi yang dirancang dan diterapkan di level kementerian/pusat, pelaksanaan program-program strategis oleh Kementerian ATR/BPN perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini ditujukan guna meningkatkan kesadaran (awareness) dan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan program strategis baik itu Program Strategis Nasional, Program Prioritas K/L maupun Program Prioritas Bidang. Setelah kesadaran terbangun, hal penting yang diharapkan kemudian adalah dorongan keterikatan (engagement) serta partisipasi masyarakat dari seluruh lini: masyarakat umum, pengambil keputusan di tingkat daerah hingga pemangku kepentingan lainnya. Arahan Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN agar mencapai Index/Pesentase Indikator Kinerja yang baik, perlu adanya integrasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Stategi Komunikasi Publik, Layanan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan serta tindaklanjutnya.

Pada kepemimpinan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una Una periode sebelumnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una Una ini sudah terealisasi pada tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/17/BP4D/2019 dan Nomor :148/72.09/VIII/2019, namun progres pelaksanaannya tidak maksimal. Sebagai contoh sepanjang tahun 2019 capaian sertipikat asset Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una berjumlah 5 (lima) bidang, dan tahun 2020 sampai dengan bulan juli 2021 hanya 1(satu) bidang (data KKP). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Tahun 2021 akan melakukan Aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah dengan membuat rancangan Aksi Perubahan “ Percepatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah ”.

Dalam rangka Mewujudkan Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan & tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi Kantor Pertanahan Kota Palopo (Kantah) kedepan harus mampu memberikan Jaminan kualitas data pertanahan digital. Hal ini belum sinkron terhadap kondisi kualitas data saat ini. Statistik kualitas data Kantah Palopo berdasarkan statistik Komputerisasi Kantor Pertanahan(KKP) bar memiliki kesiapan data digital dalam rangka layanan elektronik sebesar 32,63% dari target ideal kesiapan data 100% siap elektronik. Dalam penyelenggaraan layanan elektronik data di atas menunjukan kesiapan kehandalan data yang masih kurang/rendah dan perlu ditingkatkan secara bertahap dengeean prinsip medekat, merapat dan menyeluruh melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Kelurahan demi kelurahan Lengkap menuju Kota Palopo Lengkap pada tahun 2021.

Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara/Daerah sejalan dengan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan salah satu fokusnya adalah sertifikasi aset. KPK telah mendorong dan melakukan inisiasi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 415.4/34/NK/PKKP/2019 dan Nomor: 494/SKB. 51.06.VIII/2019 tentang Pemanfaatan dan Pengamanan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis dan Road Map yang telah disusun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 dimana salah satu targetnya adalah terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia.