Lambatnya progres pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja perlu mendapat perhatian dari unsur pembina, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja maka terhadap pembangunan zona integritas yang dilaksanakan satuan kerja, baik Kantor Wilayah maupun Kantor Kementerian ATR/BPN perlu melakukan pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pembangunan Zona Integritas, demi terwujudnya perbaikan layanan dan terwujudnya satuan kerja-satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagai kantor percontohan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tanah ulayat MHA Wabula merupakan satu satunya wilayah di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum pernah tersentuh kegiatan pendaftaran tanah. Oleh karena itu dengan pelaksanaan penatausahaan tanah ulayat ini diharapkan dapat menjadi titik embrio menuju tercapainya pelaksanaan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah ulayat tersebut.

Berdasarkan kondisi geografis kepulauan dan agar tujuan pelayanan bisa lebih semakin efektif dan efisien untuk daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta dapat semakin lebih menekan waktu dan biaya masyarakat. Sebuah solusi sederhana namun perkiraan dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat adalah dengan “Inovasi Layanan Prasertipikasi Melalui Call Center dan Akun Resmi Whatsapp Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai” . Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan informasi prasertipikasi kepada masyarakat hingga semua kelengkapan permohonan dianggap telah memenuhi syarat tanpa harus mendatangi kantor pertanahan dan siap didaftarkan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari dalam pelayanannya juga masih mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu keluhan yang sering disampaikan adalah lambatnya penyelesaian beberapa pekerjaan. Secara khusus penulis akan menyusun Rancangan Aksi Perubahan sesuai dengan permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten BatangHari. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Batanghari adalah lambatnya penerbitan sertipikat dari permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Fokus permasalahan yang akan diselesaiakan melalui aksi perubahan ini adalah kegiatan pemeriksaan tanah oleh panitia A, sehingga dengan demikian maka berdasarakan permasalahan yang ada penulis akan menyusun Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini dengan judul Percepatan Pemeriksaan Tanah Melalui Aplikasi Tanah Mentah Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari.

Setelah berjalan hampir 60 tahun, UUPA menyimpan pertanyaan mengenai sejauh mana tujuan mulia Undang-Undang ini sudah berhasil. Redistribusi tanah sebagai salah satu bentuk implementasi UUPA kerap dinilai sebagai kegiatan membagi-bagikan sertipikat kepada petani tanpa adanya pendampingan atau bentuk-bentuk pemberdayaan yang tepat sasaran kepada petani. Sebagai insan yang menjadi bagian dari lembaga yang diberi amanah untuk mengatur administratif kepemilikan tanah di Indonesia, kita harus mampu mengidentifikasi dan mencari solusi mengenai cara memaksimalkan redistribusi tanah agar memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, khususnya petani. 2 Aspek penatagunaan tanah menjadi unsur yang belum hadir dalam memaksimalkan penataan pertanahan pada objek-objek redistribusi tanah dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan dan pendayagunaannya. Penatagunaan tanah dapat menjadi jembatan antara penataan aset melalui redistribusi tanah dengan pemberdayaan masyarakat (penataan akses) sehingga tujuan reforma agraria yang berkelanjutan dapat terlaksana

Guna memenuhi salah satu agenda kepemimpinan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini, yakni menyusun Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik, dengan mengadaptasi dan mengadopsi dari hasil kegiatan studi lapangan pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Magelang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Sesuai dengan tuigas pokok dan fungsi penyusun di Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai bidang tugas dari penyusun, maka rencana aksi perubahan yang akan diangkat adalah mengenai peningkatan kinerja sub bagian tata usaha dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun 2020 Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik secara keseluruhan dilaksanakan oleh PPAT di wilayah kerja Kabupaten Tulang Bawang Barat. Belum ada Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik yang dilaksanakan oleh stakeholder selain PPAT menyebabkan masih banyak Layanan Informasi Pertanahan Secara manual padahal sesuai Permohonan informasi pertanahan secara elektronik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 antara lain Pemegang hak atas tanah dan/kuasanya, PPAT, Notaris, Kantor Melayani Profesional Terpercaya 10 Lelang Negara, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, Pihak Bank dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Dari penjelasan kondisi unit kerja pada Tusi Hubungan Hukum Pertanahan tersebut dipandang perlu dilakukan Inovasi Perubahan. Sehingga melalui Rancangan Aksi Perubahan dapat terlaksana sehingga dapat solusi atas kondisi disaat ini menuju kondisi yang diharapkan

Hingga saat ini data GTRA terkumpul dalam Sistem Informasi Geografis Reforma Agraria atau yang dikenal dengan SIG-TORA. Namun SIG-TORA masih bersifat sebagai tempat untuk bertukar informasi dan display hasil pekerjaan GTRA saja. Belum ada sebuah database Penataan Akses yang secara terstruktur yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perencanaan Redistribusi Tanah. Oleh karena itu diperlukan sebuah database hasil pengumpulan data penataan akses GTRA yang dapat menghasilkan prioritas dan seleksi data objek yang akan dilegalisasikan melalui Redistribusi Tanah. Sehingga tujuan akhir Akses melekat pada Aset dapat terwujud, penerima akses bisa merasakan manfaat aset berupa sertipikat yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup mereka.

Dalam upaya implementasi tagline BPN yaitu profesional, melayani dan terpercaya, maka aksi perubahan yang dilaksanakan merupakan bagian dari bentuk peningkatan kualitas pelayanan. Dalam hal perencanaan dan persiapan pengukuran, basis data pemasangan tanda batas bidang tanah Hak Guna Usaha menjadi bahan telaah kelengkapan permohonan, sehingga selain surat pernyataan secara tekstual maka calon pemohon perlu menyampaikan terlebih dahulu data spasial dan visual tanda batas bidang tanah yang telah terpasang sesuai ketentuan. Perlu ditekankan bahwa merupakan kewajiban pemilik bidang tanah untuk memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah tersebut. Informasi data yang diminta di atas dijadikan sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen yang dipenuhi sebelum permohonan dapat didaftarkan melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Basis data yang disusun tersebut dapat dijadikan acuan atau semacam peta kerja bagi petugas ukur saat melakukan kegiatan lapangan. Data awal yang tersedia dibandingkan dengan kondisi saat pengukuran beserta evidennya perlu dituangkan dalamBerita Acara Pelaksanaan Pekerjaan agar jika timbul permasalahan di masa mendatang terdapat dokumen historis yang detail.

Target Reforma Agraria hingga tahun 2020 secara nasional sudah tercapai khususnya yang berasal dari legalisasi tanah masyarakat dengan capaian 4,85 juta ha (124,36%) dan redistribusi tanah yang berasal dari dari tanah-tanah HGU Habis dan tidak diperpanjang haknya/Tanah terlantar dan tanah Negara lainnya sebesar 867.531 ha (216,88%). Namun demikian, untuk target penyelesaian redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan masih rendah sebesar 203.943 ha (4,97%) dari 4,1 juta ha dan tanah transmigrasi masih sebesar 130.129 Ha (21,68%) dari 0,6 juta ha. Demikian halnya juga dengan realisasi penataan akses berupa pemberdayaan hak atas tanah masyarakat juga belum begitu menggembirakan masih jauh dari yang diharapkan. Melihat capaian Reforma Agraria yang masih rendah, terutama untuk redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, maka data dan informasi TORA perlu pengelolaan data yang tepat dan efisien. Hal ini sangat penting dikarenakan data TORA sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi target redistribusi tanah. Analisis terhadap data TORA diperlukan sebagai dasar perencanaan untuk menentukan tindak lanjut program pertanahan khususnya redistribusi tanah dan dimungkinkan untuk potensi pengembangannya (akses reform). Melalui analisis spasial data TORA dengan data spasial lainnya seperti data penggunaan tanah, kemampuan tanah, rencana tata ruang serta data pendukung lainnya akan diperoleh informasi ketersediaan TORA, arahan program pertanahan serta potensi pengembangannya (akses reform). Percepatan Penyediaan Database Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Pengembangan Software ArcGIS dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria merupakan sebagai tools atau alat yang sederhana dan mudah dioperasionalkan untuk membantu mempercepat penyediaan objek redistribusi tanah dan potensi pengembangan komoditas untuk akses reform yang harapannya dapat mempercepat capaian Reforma Agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat.