Era globalisasi sekarang ini menuntut instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong intansi untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau publik sehingga masyarakat akan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan dari intansi tersebut. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, salah satunya adalah dengan memberikan Program Strategis Nasional yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) . Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah suatu lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian ATR/BPN yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 bahwa : ayat (1) bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peranturan Pemerintah.

Dalam Laporan Rancangan Aksi Perubahan ini penulis mengambil judul “DENGAN DIGITALISASI BUKU TANAH DAN SURAT UKUR UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU”. Peningkatan kinerja Kantor Pelayanan, melalui percepatan digitalisasi arsip Surat Ukur dan Buku Tanah adalah merupakan hal yang penting yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menuju layanan transformasi digital dan merupakan upaya inovatif yang akan mendorong percepatan layanan publik di bidang pertanahan, yang pada akhirnya akan berdampak bagi kepuasan masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2022. Dalam Aksi Perubahan ini penulis mengambil judul “PENINGKATAN KUALITAS RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) MELALUI INTEGRASI DATA TATA RUANG DAN PERTANAHAN” 

Peningkatan kinerja Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, dengan meningkatkan kualitas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui melalui integrasi data tata ruang dan pertanahan merupakan upaya yang dilakukan pada Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I menuju pelayanan prima dan merupakan upaya inovatif yang akan mendorong peningkatan kualitas dan percepatan layanan publik di bidang tata ruang dan pertanahan, yang pada akhirnya akan berdampak bagi kepuasan masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi sebagai bagian dari rangkaian agenda pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata /Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 dengan judul Peningkatan Kinerja Layanan Pertanahan Melalui Baloy Layanan Pertanahan Masyarakat Tana Tidung (BALA PERMASTATI) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini bertujuan untuk melakukan identifikasi serta deskripsi permasalahan pada area organisasi yang akan dilakukan perubahan yaitu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Diharapkan bahwa aksi perubahan dapat membawa perubahan kinerja yang positif bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, bermanfaat bagi instansi serta pengguna layanan pertanahan dan masyarakat luas.

Laporan Aksi Perubahan yang berjudul “Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Dalam memperoleh Angka Kredit melalui Sistem Informasi Angka Kredit (SIKEDIPP) Pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan”. Laporan Aksi Perubahan disusun guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan kondisi tersebut diperlukan sebuah terobosan dalam Tata Kelola dan sistem manajemen pengelolaan dan pembinaan JFPP. Terobosan / inovasi yang dapat membantu JFPP pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan untuk melakukan pengusulan, perhitungan dan pengukuran Angka Kredit dengan cara yang mudah, terukur, akuntabel, adil dan transparan. Hal ini dapat diaktualisasi melalui Aksi Perubahan dan innovasi yang digagas penulis dengan judul “PENINGKATAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN DALAM PEROLEHAN ANGKA KREDIT MELALUI SISTEM APLIKASI ANGKA KREDIT (SIKEDIPP) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN” Kerangka dasar gagasan penulis tersebut adalah membuat Sistem Informasi / Aplikasi untuk mempermudah pengajuan Angka Kredit JFPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang sesuai dengan Standard Operasional dan Prosedur serta memuat tahapan dalam butir-butir kegiatan sebagaimana kententuan yang berlaku. Aplikasi ini juga dimaksudkan untuk memudahkan Pembina Kepegawaian JFPP Ditjen Pengadaan Tanah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja JFPP sebagai tindak lanjut aktualisasi asas profesionalitas dan asas penghargaan dalam reformasi birokrasi

. Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepimimpinan Administrator Angkatan I tahun 2022 dengan judul “Percepatan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Menuju Aset Lengkap Pemerintah Kota Pagar Alam Melalui Program #PAGARASETPAGARALAM Pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam”. 

Sesuai dengan PP. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Aset atau Barang Milik Negara perlu dikelola secara optimal. Pengertian Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Di dalam pasal 42 ayat (2) PP. No. 27 Tahun 2014 disebutkan “Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, 3 pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”. Kemudian dalam pasal Pasal 43 ayat (1) disebutkan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan gambaran kondisi di atas, maka perlu dilakukan upayaupaya untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah milik pemerintah daerah sebagai bagian dari rencana aksi perubahan. Adapun judul Laporan Aksi Perubahan yaitu “Percepatan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Menuju Aset Lengkap Pemerintah Kota Pagar Alam Melalui Program #PAGARASETPAGARALAM Pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam”.

Tugas ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pelatihan Kepemimpinan Administratur (PKA) Angkatan I Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), dalam rangka implementasi materi pembelajaran, melalui upaya mengaplikasikan antara teori yang diperoleh dikelas dengan permasalahan yang dihadapi ditempat tugas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, isu aktual dan tema perubahan yang diangkat dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I tahun 2022.

Untuk dapat mewujudkan tenaga-tenaga pelaksana yang berkemampuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal guna menyediakan data-data pertanahan terkait alih fungsi pengendalian yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan teknis kepada para tenaga pelaksana terutama dalam pengambilan data-data lapang dan penggunaan perangkat lunak pemetaan. Sering hal ini menjadi hambatan terbesar bagi Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa karena keterbatasan anggaran pelatihan. Ketersediaan dana dalam DIPA juga berbanding lurus dengan upaya untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Kondisi inilah yang menyebabkan harus di carikan solusi terbaik sehingga peningkatan SDM dapat tercapai dengan anggaran/dana yang juga tidak memberatkan organisasi. Kondisi-kondisi tersebut mendorong penyusun untuk mengambil judul Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2022 dengan judul : “Percepatan Pelayanan Kegiatan Pengendalian Pertanahan dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengendalian & Penanganan Sengketa Melalui Pelatihan Penggunaan Alat GPS Navigasi dan Perangkat Lunak Pemetaan ArcGIS pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah”

Dalam melaksanakan peningkatan kualitas data terdapat permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Parepare yaitu, Dokumen hak yang tidak memiliki Gambar Situasi/Surat Ukur. Hal ini banyak ditemui pada dokumen keluaran lama yang tidak mencantumkan luasan pasti (angka luasan kurang lebih) dan gambar bidang tanah, sehingga perlu dilakukan identifikasi lapangan dan dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah hak tersebut, kemudian Kota Parepare merupakan kota yang kecil tetap padat berkembang sangat pesat sehingga berimplikasi pada penguasaan tanah secara padat di beberapa wilayah pusat kota dengan luasan tanah yang kecil dan sebagian besar berbukit. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan dalam memposisikan bidang-bidang tanah tersebut agar dapat terpetakan secara benar. Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kota Parepare berjumlah 23 orang terdiri dari 45 ASN, 50 PPNP dan 13 ASKB. Kantor Pertanahan Kota Parepare juga menjalin kerjasama dan mendapat dukungan dari STPN sejumlah 7 orang mahasiswa tugas belajar Diploma IV Pertanahan, dari Politeknik Negeri Parepare sejumlah 5 orang mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, dari Universitas Tanjungpura sejumlah 10 orang mahasiswa Fakultas Teknik dan 10 siswa SMK magang. Dengan demikian sumber daya manusia dalam rangka membangun Kota Parepare Lengkap sudah mencukupi.

Laporan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2022 dengan Judul “Peningkatan Kinerja Personel Kantor dalam Penyelesaian Kegiatan PTSL melalui Aplikasi Website Agenda Harian di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir”. Kegiatan melaporkan aksi perubahan ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Dalam manajemen strategis, keseluruhan sistem dalam organisasi diarahkan pada pencapaian visi dan tujuan strategis organisasi. Kejelasan visi dan tujuan strategis akan memberikan kesepahaman diantara seluruh personel organisasi tentang apa yang dibutuhkan dari mereka untuk keberhasilan organisasi. Proses ini tidak bisa hanya berjalan secara mekanistik alias tertulis di atas kertas belaka, tetapi harus juga hidup secara organik di dalam instansi. Terhadap permasalahan tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir didorong untuk terus menerus melakukan inovasi layanan, dan menciptakan Kantor Pertanahan yang dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan kualitas pelayanan yang profesional, mencapai target dan menyelesaikan kegiatan PTSL tepat waktu, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen pimpinan dan seluruh insan ATR/BPN Kabupaten Samosir untuk melaksanakan perubahan dan peningkatan SDM Personel kantor. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mengajukan judul Rencana Aksi Perubahan ini sebagai berikut: “Peningkatan Kinejra Personel Kantor dalam Penyelesaian Kegiatan PTSL melalui Aplikasi Website Agenda Harian di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.”

Dalam Laporan Akhir ini yang merupakan kelanjutan dan implementasi dari Rancangan Aksi Perubahan ini, penulis mengambil topik Komunikasi Publik, dengan judul “Efektivitas Komunikasi Publik Guna Maningkatkan Pemahaman Dan Partisipasi Masyarakat pada Program Strategis Nasional Kemeneterian ATR/BPN Melalui Gerakan Pemuda Peduli Tanah Dan Ruang Berkelanjutan Di Provinsi Sulawesi Barat” Laporan Akhir Aksi Perubahan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Selain itu, Aksi Perubahan ini merupakan bentuk menifestasi atas inovasi-inovasi yang diwujudkan dengan tujuan peningkatan Kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat dalam tuags dan fungsi kehumasan serta capaian target Program Strategis Nasional.