Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (APKO), yang merupakan rangkaian Pembelajaran Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I, pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 yang dilaksanakan secara Blended Learning dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) dan Classical. Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (APKO) ini berisi ide Penulis dalam rangka menjawab isu strategis yang terjadi di unit kerjanya. Penulis saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau. 

Aksi Perubahan yang berjudul “Pembangunan Satu Peta dan Satu Data Berbasis Kelurahan/Desa Melalui Tribumiraja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar”. Aksi Perubahan disusun guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2022 yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 21 – 24 Maret 2022. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan bahwa tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) mengamanatkan tahun ini adalah tahun berbasis elektronik. Tahun ini harus ada peningkatan kualitas data dari tahun-tahun sebelumnya, tidak hanya mengutamakan kuantitas tetapi juga harus menjaga kualitas. Quality oriented bukan lagi quantity oriented. Seluruh hasil kinerja Kementerian (PTSL, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Perencanaan Tata Ruang, Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dan layanan pertanahan lainnya) harus berkualitas sehingga tidak berpotensi meninggalkan residu atau permasalahan di kemudian hari.

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2022. Dalam Laporan Aksi Perubahan ini penulis mengambil judul “OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PEMBENTUKAN TIM JUANG PEDULI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN.” Peningkatan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan, melalui optimalisasi penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah merupakan upaya yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan menuju pelayanan prima dan merupakan upaya inovatif yang akan mendorong percepatan layanan publik di bidang pertanahan, yang pada akhirnya akan berdampak bagi kepuasan masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Laporan Aksi Perubahan yang berjudul “Optimalisasi Penanganan Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Melalui Penataan Aset dan Akses Masyarakat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan”. Laporan Aksi Perubahan disusun guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Pesatnya perkembangan kegiatan industri di Pulau Obi, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat termasuk kepemilikan tanah. Hal ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 109 Tahun 2020 Tanggal 17 November 2020 yang salah satunya menetapkan Pulau Obi sebagai Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Industri. Berkaitan dengan hal tersebut maka timbul berbagai macam permasalahan yaitu; ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, sengketa dan konflik agraria, alih fungsi lahan yang massif, turunnya kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, dan kesenjangan sosial. 

Laporan Aksi Perubahan yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi dan Basis Data Melalui Pengintegrasian Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Pada Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan”. Laporan Aksi Perubahan disusun guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan pertanahan nasional tahun 2020-2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki visi pada tahun 2024 menjadi institusi pertanahan yang berkelas dunia, world class bureaucracy.

Kementerian ATR/BPN terus berbenah menuju ke arah perubahan. Dengan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas dan kualitas organisasi, inovasi juga dihasilkan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.r Setelah 4 (empat) tahun membangun pondasi layanan pertanahan dan tata ruang berkualitas serta berbasis elektronik, di tahun 2024 diharapkan memberikan dampak pada kepastian hak atas tanah yang selanjutnya mendukung tercapainya visi Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 menjadi insititusi berstandar dunia.

Laporan Aksi Perubahan yang berjudul “Optimalisasi Layanan Penggantian Sertipikat Karena Hilang Melalui Pengambilan Sumpah Secara Virtual Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”. Laporan Aksi Perubahan disusun guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Keberadaan sertifikat tanah sangat penting sebagai bukti kepemilikan properti yang dibutuhkan saat akan melakukan jual-beli tanah maupun keperluan lain. Lalu bagaimana jika surat tanah hilang atau rusak? Sertifikat tanah yang hilang atau rusak dapat diurus untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat baru. Ada banyak hal yang menyebabkan sertifikat tanah hilang atau rusak, di antaranya bencana alam seperti banjir atau juga karena hal lain seperti kebakaran dan bahkan lupa menyimpan dan tidak diketahui keberadaannya. Sertifikat tanah juga bisa rusak disebabkan oleh serangan kutu buku atau bahkan rayap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat dituntut dalam peningkatan kinerja petanahan khususnya layanan sumpah sertipikat hilang wajib bertransformasi digital. Transformasi digital yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan sehingga dapat mewujutkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yang Melayani, Profesional dan Terpercaya.

Laporan Aksi Perubahan ini berjudul “OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS DATA K4 MELALUI DIGITALISASI DAN VEKTORISASI PETA PENDAFTARAN TANAH SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI BASIS LAYER PENINGKATAN KUALITAS DATA K4 (PILOT PROJECT: KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN)”. Laporan Aksi Perubahan ini disusun sebagai bentuk implementasi pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu Kantor Pertanahan di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah KW456 sebesar 10.636 bidang (22,33%). Dengan jumlah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dipilih sebagai Pilot Project karena dinilai dapat diselesaikan peningkatan kualitas datanya sebagai output jangka pendek dalam proyek perubahan ini.

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022, dengan judul “Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari (Studi kasus antara masyarakat Suku Anak Dalam 113 dengan PT. Berkat Sawit Utama di Desa Bungku Kecamatan Bajubang)”.

Kementerian ATR/BPN telah berusaha untuk memberikan kepastian hukum guna menyelenggarakan kebijakan pertanahan yang merupakan salah satu tugas dan fungsinya demi terwujudnya keadilan pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Visi Kementerian ATR/BPN dalam rangka terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.

Berdasarkan Strategic goal yang pertama yaitu terwujudnya keadilan pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kab. Batang Hari sebagai instansi vertikal Kementerian ATR/BPN harus diarahkan sebagai salah satu Kantor Pertanahan yang bisa memberikan kepastian hukum guna menyelenggarakan kebijakan pertanahan dalam menyelesaikan masalah pertanahan demi terwujudnya keadilan pertanahan.

Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi dengan judul “PEMANFAATAN APLIKASI TIME-STAMP CAMERA DALAM UPAYA PENYEDERHAAN PENGECEKAN STATUS BIDANG TANAH TERHADAP KAWASAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi ini berisi rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan pada unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memiliki cakupan kawasan areal gambut dan hutan yang cukup besar di Provinsi Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.546/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut Tahun 2021 periode II, 96% dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan 18% dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan areal kawasan gambut dan hutan. Hal ini kontradiktif dengan kenyataan di lapangan dimana sebagian besar kondisi tanah sudah tidak berstruktur gambut. Bahkan areal-areal yang dianggap gambut berdasarkan KepmenLHK nomor SK.546/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tahun 2021 periode II sudah banyak dimanfaatkan sebagai sarana pemukiman, industri, perkebunan, perkantoran bahkan fasilitas umum dan sosial.

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2022. Dalam Laporan Aksi Perubahan ini penulis mengambil judul “MEWUJUDKAN RASA TENTRAM KEPADA MASYARAKAT PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG ILE LEWOTOLOK MELALUI PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH PADA LOKASI PEMUKIMAN BARU DI WAISESA, PODU DAN TANAH MERAH”.

 Peningkatan kinerja melalui Pemberian hak milik atas tanah pasca bencana adalah merupakan upaya yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dalam menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden saat menijau lokasi bencana di Kabupaten Lembata tahun 2021 dan ini merupakan motivasi dan upaya inovatif yang akan mendorong percepatan layanan publik di bidang pertanahan, yang pada akhirnya akan berdampak bagi rasa tentram masyarakat dan menaikan tingkat kepercayaan masyarakat atas pelayanan juga berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan.