Sebuah organisasi dengan budaya kinerja sejati adalah ketika staf meningkatkan kinerja organisasi karena mereka mau melakukan yang terbaik dan dimampukan untuk melakukannya. Selanjutnya, staf menerima bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kinerjanya. coaching sangat diperlukan di sini. Faktor lain yang menjadi kunci sukses pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS ini adalah adanya dialog kinerja. Atasan harus meluangkan waktu dan tempatnya untuk memberikan coaching ke bawahan. Individu dan tim pun harus mengambil tanggung jawab secara penuh dalam memantau dan mengelola kinerja mereka masing-masing terhadap sasaran, ukuran dan target yang ditepati. Kolaborasi menjadi kunci, dan untuk bisa berkolaborasi harus ada kemauan memberi dan menerima. Atasan pun harus melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif serta memberikan feedback ke pegawai untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam implementasi Sistem Manajemen Kinerja PNS, terdapat dua hal, yaitu terkait dialog kinerja dan pengelola kinerja (Guspika-Kepala Pusbindiklatren Bappenas): Pertama, Penyusunan Rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola kinerja/tim pengelola kinerja. Kedua, adanya pengelola kinerja yang berperan penting dalam menjaga keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi, Jika terkait dengan orang dan budaya betul-betul tantangan yang nanti di lapangan memerlukan internalisasi.

Sebuah organisasi dengan budaya kinerja sejati adalah ketika staf meningkatkan kinerja organisasi karena mereka mau melakukan yang terbaik dan dimampukan untuk melakukannya. Selanjutnya, staf menerima bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kinerjanya. coaching sangat diperlukan di sini. Faktor lain yang menjadi kunci sukses pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS ini adalah adanya dialog kinerja. Atasan harus meluangkan waktu dan tempatnya untuk memberikan coaching ke bawahan. Individu dan tim pun harus mengambil tanggung jawab secara penuh dalam memantau dan mengelola kinerja mereka masing-masing terhadap sasaran, ukuran dan target yang ditepati. Kolaborasi menjadi kunci, dan untuk bisa berkolaborasi harus ada kemauan memberi dan menerima. Atasan pun harus melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif serta memberikan feedback ke pegawai untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam implementasi Sistem Manajemen Kinerja PNS, terdapat dua hal, yaitu terkait dialog kinerja dan pengelola kinerja (Guspika-Kepala Pusbindiklatren Bappenas): Pertama, Penyusunan Rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola kinerja/tim pengelola kinerja. Kedua, adanya pengelola kinerja yang berperan penting dalam menjaga keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi, Jika terkait dengan orang dan budaya betul-betul tantangan yang nanti di lapangan memerlukan internalisasi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan instansi pertanahan dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menciptakan pelayanan publik dibidang pertanahan dengan baik. Untuk mendukung pelayanan yang baik dalam hal ini berupa layanan manual dan elektronik, Kantor Pertanahan dalam rangka mewujudkan kantor pelayanan modern terdapat beberapa isu masalahatau hambatan didalam pelaksanaannya, hal ini menyebabkan belum efektifnya pelayanan pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan identifikasi dan evaluasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir ditemukan berbagai penyebab belum maksimalnya pelayanan pertanahan yaitu keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana pendukung dan kualitas data pertanahan yang masih sangat rendah, serta terdapat temuan cukup banyak warkah dan buku tanah yang tercecer bahkan hilang. Oleh karena itu diperlukan satu aksi dalam rangka optimalisasi penataan data pertanahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang harus segera di lakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan pertanahan yang baik.

Tuntutan masyarakat akan terbentuknya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan, mendorong pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap penyusunannya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang ada di Indonesia meliputi beberapa bidang salah satunya pertanahan. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam rangka layanan pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.Namun berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin terkait Layanan Peralihan Hak, terdapat berupa saran dan kritik yang dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan masih belum puas dengan jangka waktu penyelesaian Layanan Peralihan Hak yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jangka waktu penyelesaian adalah selama 5 (lima) hari kerja. Mereka menginginkan percepatan penyelesaian layanan dengan memangkas jangka waktu pelayanan. Sehingga untuk menindaklanjuti harapan pengguna layanan tersebut Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin membuat suatu inovasi yaitu Pelita Online, yang merupakan singkatan dari Pelayanan Peralihan Hak Tiga Hari secara Online. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan serta dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik, oleh karena itu bermaksud untuk membuat rancangan aksi perubahan yaitu Percepatan Layanan Peralihan Hak Melalui Inovasi Pelita Online Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

“PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MELALUI ADAPTASI LAYANAN LEMBAGA PERBANKAN” Yang diharapkan nanti kedepannya akan mendukung dalam organisasi satuan kerja yang saya tempati dalam pembangunan Kawasan Zona Integritas dan juga sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mendorong hal tersebut diperlukan penyempurnaan system pelayanan publik yang menyangkut metode dan prosedur pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, terjangkau dan akuntabel melalui penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada berbagai layanan pertanahan, antara lain melalui layanan pengecekan dan pendafataran pembebanan hak atas tanah berbasis elektronik (HT Elektronik). Layanan yang berbasis elekteronik membutuhkan ketersedian data elektronik yang akurat, valid dan handal. Kegiatan elektroniksasi data pendaftaran tanah dilakaukan untuk mewujudkan harapan itu.

Saat ini lahan transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu berada di 9 Kecamatan dan 56 Desa. Hampir sebahagian besar pemilik lahan saat ini bukan warga transmigrasi penempatan pertama kali oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Transmigrasi. Akan tetapi sudah beralih kepemilikannya kepada pihakpihak lain. Hal ini disebabkan pemilik pertama lahan transmigrasi kembali ke pulau Jawa atau merantau ketempat lain. Lahan transmigrasi yang diberikan kepada warga transmigrasi sudah sebagian besar diterbitkan sertipikat hak atas tanah mereka. Sebagian besar sertipikat tersebut baru terbit setelah mereka menjual tanahnya kepada pihak lain sehingga sertipikat tidak bisa diserahkan atau sertipikat yang sudah terbit dan diserahkan kepada pemilik lahan dijual tanpa melalui ketentuan yang berlaku akibat ketidaktahuan warga. Akibatnya pemilik lahan saat ini merasa sangat kesulitan memperolah hak atas tanah nya akibat tidak dapat dilaksanakan peralihan hak atas tanah ataupun untuk dapat diterbitkan sertipikat atas nama mereka. Sementara pemilik lahan transmigrasi saat ini sangat memerlukan sertipikat mereka agar kepemilikan tanah mereka sudah jelas dan untuk menjadi modal usaha utk pengembangan lahan pertanian disebabkan sebagian besar dari mereka adalah petani

Seiring dengan perkembangan teknologi perlu dilakukan inovasi berbasis digital agar potensi timbulnya sengketa yang telah diuraikan di atas dapat diputus mata rantainya. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah penggunaan titik koordinat melalui alat GPS pada smartphone (HP). Cara penentuan titik pada handphone android dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

1. Pilih aplikasi google maps. 5 

2. Posisikan handphone pada titik batas tanah yang dipilih, pastikan tidak ada penghalang di atasnya. 

3. Tekan point petunjuk posisi dan tahan sampai muncul angka titik koordinat. 

4. Salin angka titik koordinat ke alas hak/SPPFBT (Sporadik). 

Dengan adanya titik koordinat pada surat-surat tanah maka titik koordinat batas-batas bidang tanah akan terrecord/terdokumentasi sebagai warkah dan akan tersimpan di Kantor Pertanahan, sehingga kapan saja warkah tersebut diperlukan akan tersedia di kantor pertanahan.

Rancangan Aksi Perubahan disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang yang diemban. Sebagai salah satu pejabat administrator di Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Rancangan Aksi 2 Perubahan yang disusun terkait tugas dan fungsi dalam penanganan dan penyelesaian sengketa. Salah satu rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2021, terhadap penanganan permasalahan pertanahan diantaranya, yaitu: • Dalam rangka pencegahan serta penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan termasuk percepatan pemberian tanggapan atas pengaduan masyarakat dan mencegah perluasan pengaduan, dilaksanakan pemetaan kasus pertanahan Tahun 2015 s/d 2020 dengan melakukan kajian dalam rangka menemukan modus operandi dan akar masalah. Berdasarkan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2021 tersebut, maka Rancangan Aksi Perubahan yang disusun terkait dengan percepatan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan, sehingga pengaduan masyarakat dapat ditanggapi secara tegas, tuntas dan terukur

Dalam rangka mencari alternatif dari kondisi yang seharusnya dan kenyataaan yang ada, maka penulis menganggap penting untuk mencarikan jalan keluar dari proses yang cukup rumit dan memakan waktu yang lama dengan merancang aksi perubahan dalam bentuk sebuah aplikasi yang diberi judul “Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Web di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat”