|
Monday, 24 June 2024, 10:18
|
Devi Indrayanti, S.A.P., M.A.P., QRMO.
|
Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKP 2024 an. Devi Indrayanti.pdf
|
24 June 2024
|
Pengelolaan pencairan anggaran adalah proses penting dalam siklus
keuangan suatu organisasi, baik itu organisasi publik maupun swasta.
Proses ini melibatkan perencanaan, pencairan, dan monitoring penggunaan
dana untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pencairan anggaran yang baik,
terencana dan terstruktur membantu organisasi untuk memastikan bahwa
dana digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, serta membantu organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi dalam penggunaan dana. Hal ini penting untuk
membangun kepercayaan publik dan stakeholders terhadap organisasi.
|
Optimalisasi Kinerja Keuangan Melalui Aplikasi Pengelolaan Pencairan Anggaran Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
II
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:24
|
Primanda Jayadi, S.ST.
|
Laporan Implementasi an. Primanda.pdf
|
24 June 2024
|
Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanah aset pemerintah sebagai salah satu objek pendaftaran tanah dan penguasaan, pengelolaannya diberikan kepada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
|
Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah dengan Membangun Data Base Menggunakan Cloud Computing dalam Rangka Percepatan Sertipikat Elektronik Aset Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:27
|
Nova Surya Perdana, S.H.
|
LAP_Nova Surya Perdana.pdf
|
24 June 2024
|
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-Government merupakan sesuatu
yang tidak terhindarkan saat ini. Semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan
pemerintahan harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan kemajuan
teknologi yang ada. Pemerintah saat ini telah berbenah untuk menanggulangi
permasalahan tersebut dan salah satu upaya pencegahan korupsi dengan
mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan
meminimalkan pemrosesan data, pelayanan dan transaksi yang bersifat manual.
|
Optimalisasi Penanganan Kasus Pertanahan Melalui Aplikasi "Riam Remo" Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
II
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:36
|
Yan Yan Rusyandi, S.SiT
|
LAP_Yan Yan Rusyandi Ttd.pdf
|
24 June 2024
|
Kabupaten Tasikmalaya terletak antara 7°02’ 29” - 7°49’ 08” Lintang Selatan serta
107°54’ 10” - 108°25’ 52” Bujur Timur, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan
Kabupaten Majalengka b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten
Pangandaran c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah ± 270.678 Ha, terdiri dari
39 kecamatan, 351 Desa, dengan jumlah penduduk 1.906.288 jiwa, Jumlah bidang
keseluruhan ± 1.621.990 bidang tanah, yang sudah bersertipikat 543.826 bidang (34
%), yang belum bersertipikat ± 1.078.164 bidang (66 %). Berdasarkan data dari Badan Pusat statistikKabupaten Tasikmalaya pada
tahun 2023 Laju pertumbuhan ekonominya sebesar 4,70 %, dengan Tingkat
kemiskinan 10,73 %.
|
Optimalisasi Penetapan Lokasi Redistribusi Tanah Dan Akses Reform Melalui Pemanfaatan Aplikasi (Bhumi Gtra, Arcgis, Google Earth, Avenza Map) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
IV
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:36
|
Lena Purnama Sari, S.H., M.HP.
|
LAPORAN IMPLEMENTASI APKO LENA.pdf
|
24 June 2024
|
Pentingnya tanah sebagai salah satu sumber penghidupan yang sangat erat hubungannya dengan manusia, sehingga harus ada pengaturan yang jelas tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah secara tegas melakukan pengaturan-pengaturan dalam hal kepemilikan tanah serta menata kembali penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
|
Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi Melalui Penataan Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:36
|
Muhammad Akbar, S.H,M.H
|
Laporan RAP Muhammad Akbar Full.pdf
|
24 June 2024
|
Inovasi Pelayanan Publik Merupakan Suatu Keharusan Sebagai Wujud Penyesuaian Dalam Era Digitalisasi. Tidak Hanya Sektor Swasta Yang Berlomba-Lomba Dalam Penyesuaian Kegiatan Usaha Agar Dapat Mengambil Keuntungan Yang Besar Dari Berkembangnya Zaman Dan Kebutuhan Masyarakat, Sektor Publik Pun Dituntut Harus Mampu Menyesuaikan Diri Dengan Teknologi Yang Semakin Berkembang Di Era Ini. Pemanfaatan Teknologi Menjadi Keniscayaan Mengingat Kebutuhan Informasi Dan Layanan Masyarakat Diharapkan Bisa Diakses Kapan Saja Dan Dimana Saja Tanpa Mengurangi Kualitas Informasinya. Teknologi Digital Juga Harus Dimanfaatkan Sebagai Sarana Solusi Atas Mandeknya Kegiatan Pelayanan Yang Diakibatkan Dari Belum Adanya Penyesuaian Instansi Pemerintah Terhadap Berkembangnya Kebutuhan Masyarakat.
|
Pencegahan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Melalui Penyusunan Peta Sebaran Sengketa Dan Perkara Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:43
|
Dyah Rustanti, S.Sos.
|
LAP-Dyah Rustanti.pdf
|
24 June 2024
|
Pemberdayaan Tanah Masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023
tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, fokus pada ekonomi dan
lingkungan, pemberdayaan tanah difokuskan pada kluster berkelanjutan dengan
melibatkan kolaborasi lintas sektor.
|
Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Melalui Penyajian Data Spesial Dan Tekstual Di Desa Benua Tengah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
II
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:44
|
Jhon Palapa, S.Si.
|
Laporan Implementasi APKO_Jhon Palapa_APlikasi SMart_Kelompok 03_rev.pdf
|
24 June 2024
|
Peningkatan kualitas layanan publik merupakan satu keharusan dan merupakan salah satu fungsi dari kantor pertanahan yaitu pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Peningkatan pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), semua berkas pelayanan diinput dan dijalankan menggunakan sistem elektronik. Namun dalam pelaksanaannya belum dijalankan secara elektronik penuh, karena berkas permohonan dari masyarakat masih berupa dokumen non elektronik, sehingga layanan elektronik dijalankan berdasarkan ketersediaan berkas yang diajukan oleh pemohon dan disiapkan oleh kantor pertanahan sebagian masih menggunakan berkas non elektronik.
|
Peningkatan Kualitas Berkas Layanan Menggunakan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring Berkas dan Arsip Pertanahan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:48
|
Susi Kartikawati, S.E., M.M.
|
LAP-Susi Kartikawati-6.pdf
|
24 June 2024
|
Penataan arsip adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip
dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta
merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis. Penataan
arsip yang baik dan benar akan mempermudah dalam penemuan
kembali, sehingga ketika arsip dibutuhkan dalam pengambilan
keputusan, arsip tersebut dapat segera ditemukan.
|
Efektivitas Pengelolaan Warkah Secara Fisik Dan Digital Melalui Pemanfaatan Kardex Remstar Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
II
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 10:57
|
Angga Prayaccitta, S.E.
|
Laporan Aksi Perubahan - Angga Prayaccitta.pdf
|
24 June 2024
|
Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan
memberikan Pelayanan Pertanahan yang efektif dan efisien. Namun,
tantangan kompleks seperti birokrasi yang lambat, rumit, dan kurangnya
transparansi, seringkali menghambat potensi penuh pelayanan pertanahan.
Oleh karena itu, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN
menjadi langkah strategis untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, meningkatkan investasi di Indonesia, dan meningkatkan
pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga dapat memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat.
|
Peningkatan Kualitas Layanan Loket Pertanahan Melalui Quick Response Code (QR Code) (Berisi Informasi Kelengkapan Berkas, Prosedur, Biaya Layanan) Pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2024
|
I
|
|