|
Monday, 14 March 2022, 17:54
|
Epha Mariana
|
LAPORAN AKPER EPHA MARIANA.pdf
|
2 October 2020
|
Lambatnya progres pembangunan Zona Integritas pada satuan
kerja perlu mendapat perhatian dari unsur pembina, oleh karena itu
dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan untuk
meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja maka terhadap
pembangunan zona integritas yang dilaksanakan satuan kerja, baik
Kantor Wilayah maupun Kantor Kementerian ATR/BPN perlu
melakukan pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pembangunan
Zona Integritas, demi terwujudnya perbaikan layanan dan terwujudnya
satuan kerja-satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagai kantor percontohan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
|
OPTIMALISASI PENGOORDINASIAN DAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (MEPZI) PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 17:57
|
Ilmiawan
|
Laporan_AP_ILMIAWAN_Fix.pdf
|
8 November 2020
|
Tanah ulayat MHA Wabula merupakan satu satunya wilayah di Kabupaten
Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum pernah tersentuh kegiatan
pendaftaran tanah. Oleh karena itu dengan pelaksanaan penatausahaan tanah
ulayat ini diharapkan dapat menjadi titik embrio menuju tercapainya pelaksanaan
pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di wilayah ulayat tersebut.
|
Pemetaan Bidang Tanah Adat Wabula Melalui Penatausahaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Buton Dengan Menggunakan Aplikasi Survey Tanahku
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 18:00
|
RAHMATSYAH
|
LAP Revisi Rahmatsyah.pdf
|
2 November 2020
|
Berdasarkan kondisi geografis kepulauan dan agar tujuan pelayanan
bisa lebih semakin efektif dan efisien untuk daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai, serta dapat semakin lebih menekan waktu dan biaya
masyarakat. Sebuah solusi sederhana namun perkiraan dampaknya akan
sangat besar bagi masyarakat adalah dengan “Inovasi Layanan
Prasertipikasi Melalui Call Center dan Akun Resmi Whatsapp Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai” . Tujuan dari layanan ini
adalah untuk memberikan informasi prasertipikasi kepada masyarakat
hingga semua kelengkapan permohonan dianggap telah memenuhi syarat
tanpa harus mendatangi kantor pertanahan dan siap didaftarkan.
|
INOVASI LAYANAN PRA SERTIPIKASI MELALUI CALL CENTER DAN AKUN RESMI WHATSAPP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 18:05
|
Rarif Setiawan
|
Laporan Aksi Perubahan Rarif Setiawan.pdf
|
13 October 2020
|
Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari dalam pelayanannya
juga masih mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut
dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
Salah satu keluhan yang sering disampaikan adalah lambatnya
penyelesaian beberapa pekerjaan. Secara khusus penulis akan
menyusun Rancangan Aksi Perubahan sesuai dengan permasalahan
yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten BatangHari. Permasalahan
yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Batanghari adalah lambatnya
penerbitan sertipikat dari permohonan pendaftaran tanah pertama kali.
Fokus permasalahan yang akan diselesaiakan melalui aksi perubahan
ini adalah kegiatan pemeriksaan tanah oleh panitia A, sehingga dengan demikian maka berdasarakan permasalahan yang ada penulis
akan menyusun Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas ini dengan judul Percepatan Pemeriksaan Tanah Melalui
Aplikasi Tanah Mentah Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari.
|
PERCEPATAN PEMERIKSAAN TANAH MELALUI APLIKASI TANAH MENTAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 18:09
|
Reagy Muzqufa
|
AP REAGY MUZQUFA 1-5 seminar.pdf
|
2 November 2020
|
Setelah berjalan hampir 60 tahun, UUPA menyimpan pertanyaan mengenai
sejauh mana tujuan mulia Undang-Undang ini sudah berhasil. Redistribusi tanah
sebagai salah satu bentuk implementasi UUPA kerap dinilai sebagai kegiatan
membagi-bagikan sertipikat kepada petani tanpa adanya pendampingan atau
bentuk-bentuk pemberdayaan yang tepat sasaran kepada petani. Sebagai insan
yang menjadi bagian dari lembaga yang diberi amanah untuk mengatur
administratif kepemilikan tanah di Indonesia, kita harus mampu mengidentifikasi
dan mencari solusi mengenai cara memaksimalkan redistribusi tanah agar
memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, khususnya petani.
2
Aspek penatagunaan tanah menjadi unsur yang belum hadir dalam
memaksimalkan penataan pertanahan pada objek-objek redistribusi tanah dalam
rangka memaksimalkan pemberdayaan dan pendayagunaannya. Penatagunaan
tanah dapat menjadi jembatan antara penataan aset melalui redistribusi tanah
dengan pemberdayaan masyarakat (penataan akses) sehingga tujuan reforma
agraria yang berkelanjutan dapat terlaksana
|
PENGINTEGRASIAN DATA REDISTRIBUSI TANAH DENGAN RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI REKOMENDASI KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN DI PROVINSI ACEH
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 18:11
|
Saeful Zafar
|
Laporan Aksi Perubahan PKP IV_ Saeful Zafar.pdf
|
14 March 2020
|
Guna memenuhi salah satu agenda kepemimpinan dalam Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas ini, yakni menyusun Rancangan Aksi Perubahan
Kinerja Pelayanan Publik, dengan mengadaptasi dan mengadopsi dari hasil
kegiatan studi lapangan pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota
Magelang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui
pemanfaatan tehnologi informasi. Sesuai dengan tuigas pokok dan fungsi
penyusun di Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota
Balikpapan sebagai bidang tugas dari penyusun, maka rencana aksi
perubahan yang akan diangkat adalah mengenai peningkatan kinerja sub
bagian tata usaha dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
|
“PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN LOKET PERMOHONAN MELALUI PEMANFAATAN APLIKASI ANTRIAN BERBASIS ONLINE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN”
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 18:17
|
Sepriyani
|
Sepriyani AKSI PERUBAHAN.pdf
|
4 November 2020
|
Pada tahun 2020 Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik secara
keseluruhan dilaksanakan oleh PPAT di wilayah kerja Kabupaten Tulang Bawang
Barat. Belum ada Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik yang
dilaksanakan oleh stakeholder selain PPAT menyebabkan masih banyak
Layanan Informasi Pertanahan Secara manual padahal sesuai Permohonan
informasi pertanahan secara elektronik yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017
antara lain Pemegang hak atas tanah dan/kuasanya, PPAT, Notaris, Kantor
Melayani Profesional Terpercaya 10
Lelang Negara, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, Pihak Bank dan Pihak
lain yang ditetapkan oleh Menteri Dari penjelasan kondisi unit kerja pada Tusi
Hubungan Hukum Pertanahan tersebut dipandang perlu dilakukan Inovasi
Perubahan. Sehingga melalui Rancangan Aksi Perubahan dapat terlaksana
sehingga dapat solusi atas kondisi disaat ini menuju kondisi yang diharapkan
|
OPTIMALISASI LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI PENDAFTARAN PPATS KE APLIKASI MITRA KERJA SECARA PROAKTIF DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 18:21
|
Vito Haga Mursa
|
LAPORAN AKSI PERUBAHAN VITO MURSA FIX_compressed.pdf
|
4 November 2020
|
Hingga saat ini data GTRA terkumpul dalam Sistem Informasi Geografis
Reforma Agraria atau yang dikenal dengan SIG-TORA. Namun SIG-TORA masih
bersifat sebagai tempat untuk bertukar informasi dan display hasil pekerjaan GTRA
saja. Belum ada sebuah database Penataan Akses yang secara terstruktur yang dapat
dijadikan pertimbangan untuk perencanaan Redistribusi Tanah. Oleh karena itu
diperlukan sebuah database hasil pengumpulan data penataan akses GTRA yang dapat
menghasilkan prioritas dan seleksi data objek yang akan dilegalisasikan melalui
Redistribusi Tanah. Sehingga tujuan akhir Akses melekat pada Aset dapat terwujud,
penerima akses bisa merasakan manfaat aset berupa sertipikat yang dapat membantu
peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup mereka.
|
PENYUSUNAN DATABASE SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI JAMBI
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 18:23
|
Yuliantoro
|
Yuliantoro_AkPer_PKPIV_seminar.pdf
|
4 November 2020
|
Dalam upaya implementasi tagline BPN yaitu profesional, melayani dan
terpercaya, maka aksi perubahan yang dilaksanakan merupakan bagian dari
bentuk peningkatan kualitas pelayanan. Dalam hal perencanaan dan persiapan
pengukuran, basis data pemasangan tanda batas bidang tanah Hak Guna
Usaha menjadi bahan telaah kelengkapan permohonan, sehingga selain surat
pernyataan secara tekstual maka calon pemohon perlu menyampaikan terlebih
dahulu data spasial dan visual tanda batas bidang tanah yang telah terpasang
sesuai ketentuan. Perlu ditekankan bahwa merupakan kewajiban pemilik bidang
tanah untuk memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah tersebut.
Informasi data yang diminta di atas dijadikan sebagai salah satu syarat
kelengkapan dokumen yang dipenuhi sebelum permohonan dapat didaftarkan
melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Basis data yang
disusun tersebut dapat dijadikan acuan atau semacam peta kerja bagi petugas
ukur saat melakukan kegiatan lapangan. Data awal yang tersedia dibandingkan
dengan kondisi saat pengukuran beserta evidennya perlu dituangkan dalamBerita Acara Pelaksanaan Pekerjaan agar jika timbul permasalahan di masa
mendatang terdapat dokumen historis yang detail.
|
PELAYANAN DIGITAL SEBAGAI BUKTI SPASIAL DAN VISUAL MELALUI PEMBANGUNAN BASIS DATA PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH HAK GUNA USAHA DI KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
IV
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 19:02
|
Akhfian Mustika Agung
|
Laporan AKSI PERUBAHAN-AKHFIAN-PKP V-02_14122020.pdf
|
12 December 2020
|
Target Reforma Agraria hingga tahun 2020 secara nasional sudah tercapai
khususnya yang berasal dari legalisasi tanah masyarakat dengan capaian 4,85 juta ha
(124,36%) dan redistribusi tanah yang berasal dari dari tanah-tanah HGU Habis dan
tidak diperpanjang haknya/Tanah terlantar dan tanah Negara lainnya sebesar 867.531
ha (216,88%). Namun demikian, untuk target penyelesaian redistribusi tanah yang
berasal dari pelepasan kawasan hutan masih rendah sebesar 203.943 ha (4,97%) dari
4,1 juta ha dan tanah transmigrasi masih sebesar 130.129 Ha (21,68%) dari 0,6 juta ha.
Demikian halnya juga dengan realisasi penataan akses berupa pemberdayaan hak atas
tanah masyarakat juga belum begitu menggembirakan masih jauh dari yang diharapkan.
Melihat capaian Reforma Agraria yang masih rendah, terutama untuk
redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, maka data dan informasi TORA perlu
pengelolaan data yang tepat dan efisien. Hal ini sangat penting dikarenakan data TORA
sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi
target redistribusi tanah.
Analisis terhadap data TORA diperlukan sebagai dasar perencanaan untuk
menentukan tindak lanjut program pertanahan khususnya redistribusi tanah dan
dimungkinkan untuk potensi pengembangannya (akses reform). Melalui analisis spasial
data TORA dengan data spasial lainnya seperti data penggunaan tanah, kemampuan
tanah, rencana tata ruang serta data pendukung lainnya akan diperoleh informasi
ketersediaan TORA, arahan program pertanahan serta potensi pengembangannya
(akses reform).
Percepatan Penyediaan Database Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
melalui Pengembangan Software ArcGIS dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria
merupakan sebagai tools atau alat yang sederhana dan mudah dioperasionalkan untuk
membantu mempercepat penyediaan objek redistribusi tanah dan potensi
pengembangan komoditas untuk akses reform yang harapannya dapat mempercepat
capaian Reforma Agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
adanya program pemberdayaan masyarakat.
|
PERCEPATAN PENYEDIAAN DATABASE TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) MELALUI PENGEMBANGAN SOFTWARE ARCGIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA PADA DIREKTORAT LANDREFORM
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|