Pesatnya kemajuan Teknologi informasi saat ini sedang memasuki era industri 4.0 dan era digital, era dimana pertukaran data akan terjadi secara besar besaran tanpa batasan ruang dan waktu. Kemajuan tersebut membantu proses pembangunan diberbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI berperan aktif dalam mewujudkan menaikan peringkat Indonesia dalam EoDB dengan diterbitkannya peraturan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik, Nomor 23 Tahun 2021 sistem pemerintahan berbasis elektronik, Nomor 5 Tabun 2020 tentang Hak Tangungan terintegrasi secara elektronik, Nomor 19 tahun 2020 Layanan Informasi pertanahan secara elektronik, 3 tahun 2019 tentang tanda tangan elektronik. Kementerian ATR/BPN mendukung kebijakan transformasi perekonomian nasional melalui hilirisasi industri dengan memberikan kepastian hukum di bidang tata ruang dan pertanahan dalam bentuk: a). penyediaan RTR; b). percepatan perijinan pemanfaatan ruang; c). reformulasi kebijakan pengaturan dan penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang beserta pengendaliannya. Akselerasi perwujudan kebijakan tersebut dilakukan melalui transformasi digital. Transformasi digital memerlukan penguatan faktor policy, people, process, dan technology, serta melakukan self diagnostic agar penyediaan layanan secara elektronik bisa menjawab kebutuhan pemangku kepentingan terkait:  a. Penajaman roadmap transformasi digital dalam Renstra 2025-2029 b. Penguatan peran Kanwil dan Kantah melalui antara lain penyiapan  Data Siap Elektronik (DSE) dan dukungan data pertanahan untuk percepatan penyelesaian RTR.  c. Untuk menjadi institusi berstandar dunia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk menuntaskan transformasi digital dan mewujudkan kepastian hukum dalam rangka peningkatan ekonomi. Komitmen ini mensyaratkan tersedianya informasi geospasial pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik. 

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten dari 9 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali dan terletak diujung Timur Pulau Bali.  Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dari Tahun 2017 sampai dengan  Tahun 2023 ini telah melaksanakan Program Strategis Nasional berupa Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mewujudkan Kabupaten Karangasem  lengkap Tahun 2024 sesuai Road Map yang telah dibuat. Sesuai Road Map Kantor Pertanahan kabupaten Karangasem dari Tahun 2017  sampai dengan tahun 2022 realisasi output PTSL adalah: Jumlah Pemetaan (PBT)  sebanyak 80.434,Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 55.805 dan K4 ( Kw 4,5,6)  sebanyak 15.716. Pada Tahun 2023 sesuai pada Road Map di atas pemetaan 2.584  Hektar (memakai satuan Hektar), yang terdiri dari PBT PTSL desa lengkap ( Desa  Pertima, Desa Bukit dan Desa Tumbu ) sebanyak 1.398 Hektar dan PBT PTSL  kelurahan lengkap ( Kelurahan Karangasem dan Kelurahan Padangkherta) sebanyak  1.186 Hektar, dengan target penyelesaian akhir Bulan Juni 2023 dan dilanjutkan  dengan desa-desa yang lain sehingga Tahun 2024 Kabupaten Karangasem Lengkap  dapat terwujud. Salah satu permasalahan cukup mendesak yang dihadapi oleh Kantor  Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan Kabupaten Karangasem lengkap Tahun 2023/ 2024 adalah masih terdapat bidang tanah K4  (Kw 4,5,6) yang belum terpetakan sebanyak 7.109 ( Sumber dashbord kualitas data Tanggal 10 Mei 2023). Berdasarkan latar belakang di atas, maka rancangan aksi perubahan yang  akan dilaksanakan adalah “ Optimalisasi pemetaan bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) melalui pemetaan terintegrasi di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karangasem lengkap Tahun 2023/2024”. 

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia.Sesuai Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 dua sasaran program kegiatan yang diampu melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yaitu “Menurunya Kasus Baru Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan” dan Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang bertujuan untuk menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan”. Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke adalah satu satunya Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Papua Selatan yang memiliki area kerja di 4 (empat) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Kantor Pertanahan berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik khususnya di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, peran masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanahnya tidak terlepas dari dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat, surat keterangan garapan yang diketahui oleh lurah dan surat pelepasan tanah adat. Surat pelepasan tanah adat dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang ada dibawah wilayah LMA Kabupaten Merauke, namun seringkali timbulnya permasalahan tanah akibat dari surat pelepasan terbit lebih dari satu di atas tanah yang sama, jual beli tanah khususnya di Kabupaten Merauke tidak lengkap bilamana surat pelepasan tanah dari LMA tidak ada, apalagi sekarang ini jual beli harus diketahui dan dilakukan pemeriksaan oleh 7 (tujuh) marga adat suku marind di wilayah Kabupaten Merauke yakni marga Mahuze, Gebze, Kaize, Balagaize, Basik-Basik, Ndiken dan Samkakai, misalnya, pelepasan sebidang tanah yang dibuat oleh Marga Gebze kepada seseorang pembeli yang berasal dari luar marga adat (pendatang) yang biasanya akan dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan keluarga besar suku marind dan kemudian menerbitkan surat pelepasan tanah adat dan surat dukungan untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah namun seiring berjalannya waktu tanah adat tersebut akan dijual lagi oleh ahli waris marga Gebze kepada orang yang lain dengan surat pelepasan tanah adat yang baru. sosialisasi pencegahan sengketa tanah yang menjadi upaya tindakan meminimalisir masalah tanah masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke melalui pembangunan early warning system dan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan manfaat yang lebih besar..Gagasan pembangunan kolaborasi itulah yang penulis tuangkan dalam sebuah Aksi Perubahan inovatif yang diberi judul “Optimalisasi Pencegahan Masalah Pertanahan Melalui Pembangunan Early Warning System pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke” 

Dewasa ini Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya dibidang teknologi komputer telah berkembang sedemikian pesatnya, sehingga hampir semua cakupan bidang kegiatan manusia bergantung pada yang dinamakan dengan teknologi komputer. Tujuan Kementerian ATR/BPN yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) mengamanatkan tahun ini adalah tahun berbasis elektronik. Seluruh jajaran untuk segera melakukan transformasi digital secara sistematis dan komprehensif namun tetap memperhatikan potensi-potensi risiko (risk awareness) yang timbul, termasuk penyiapan sumber daya manusia yang berintegritas, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan ketersediaan jaringan sesuai dengan amanat Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022. Sistem pengaduan yang masih bersifat manual pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju memungkinkan masyarakat harus mengadukan persoalan sengketa dengan pergi langsung ke kantor, mengambil karcis, menunggu gilirian kemudian menunggu panggilan mediasi. Begitu pula dengan data yang diajukan sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian masalah yang masih bersifat manual dan tanpa adanya dukungan foto dan koordinat letak lokasi yang bersengketa. Dari hal tersebut dari itu dibutuhkan sebuah sistem penginputan tanah sengketa secara online sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengadukan permasalahan sengketa secara online dengan menyertakan peta sebagai titik lokasi tanah yang bersengketa serta dapat, beserta dokumen alas hak sehingga memberikan informasi dalam peta dimana letak titik tanag tersebut berdasarkan dengan info pengadu. Seiring dengan pemahaman  masyarakat tentang pelayanan pertanahan dan kemajuan teknologi, maka tuntutan penyajian informasi yang terkait dengan data semakin meningkat. Terkait permasalahan penyelesaian pengaduan sengkeya pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju diperlukan aplikasi yang cepat, akurat dan kompleks dalam hal pemantauan perjalanan pengaduan sehingga pelayanan menjadi  efektif dan akuntabel. 

Perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan titik anjak penyelenggaraan pengadaan tanah yang sekaligus memainkan peranan penting terhadap keberhasilan pengadaan tanah. Namun, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahap perencanaan kurang mendapat perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini wajar adanya, oleh karena tahap perencanaan merupakan wewenang/tanggung jawab Instansi yang memerlukan tanah, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah yang memang merupakan wewenang/tanggung jawabnya

Penelitian ini mengusulkan implementasi sistem Loket Mandiri Pintar Online (LAMPION) dan kegiatan Pra Survei sebagai upaya peningkatan kualitas data pertanahan di Kabupaten Bekasi. Melalui inisiatif ini, beberapa pencapaian signifikan telah tercapai. Pertama, LAMPION memungkinkan akses layanan pertanahan secara online, mengurangi waktu tunggu dan birokrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Kedua, kegiatan Pra Survei meningkatkan akurasi data spasial dan yuridis dengan identifikasi dan pemetaan batas tanah yang akurat, serta verifikasi dan pembaruan data kepemilikan tanah. Ketiga, ini juga meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengurusan pertanahan. Keempat, digitalisasi dan optimalisasi proses mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas staf, sementara Pra Survei yang akurat menghindari pemborosan sumber daya. Kelima, peningkatan layanan dan transparansi meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Bekasi semakin mendekati tujuan memiliki data pertanahan yang lengkap secara spasial dan yuridis, memberikan manfaat jangka panjang dalam perencanaan tata ruang, penyelesaian sengketa tanah, dan pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan.

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan fundamental dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan program Pemetaan, Registrasi, dan Sertipikasi untuk menciptakan kepastian hukum atas tanah dan menghindari konflik pertanahan. Namun, informasi geospasial, terutama terkait data tapak bangunan, seringkali terlewatkan dalam upaya percepatan pendaftaran tanah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, solusi inovatif diperlukan. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi AI untuk pengolahan foto udara guna mengidentifikasi bangunan dan elevasi permukaan tanah secara otomatis. 

Gagasan inovatif ini akan diwujudkan dalam model prototype bernama GeoCARTA, yang akan mengoptimalkan sumber data foto udara tegak hasil dari kegiatan PTSL Terintegrasi. Kegiatan diseminasi, seperti workshop dan pelatihan, telah dilakukan untuk memperkenalkan konsep ini kepada pegawai Kementerian ATR/BPN. Dengan memanfaatkan teknologi AI dan mengoptimalkan sumber data yang ada, inovasi ini memiliki potensi untuk merevolusi pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Visi untuk mencapai sistem pengelolaan pertanahan yang data-driven dan berkelanjutan dapat diraih melalui penerapan GeoCARTA.

Peningkatan kualitas layanan publik merupakan esensi dari modernisasi pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan. Meskipun program modernisasi telah dilaksanakan melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), namun masih terdapat hambatan dalam implementasi elektronik penuh karena sebagian berkas permohonan masih dalam format non-elektronik. Akibatnya, terjadi penurunan kinerja layanan yang masuk dikantor pertanahan. Survei pada 2023 menunjukkan bahwa 22.95% layanan tidak sesuai antara berkas digital dengan berkas fisiknya. Hasil serupa ditemukan dari survei tahun 2024, dimana 14% responden menerima produk layanan tidak sesuai dengan informasi yang diterima melalui WhatsApp Kementerian. Melalui metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), didapati bahwa pengendalian yang masih manual menjadi salah satu akar permasalahan dalam pemantauan berkas layanan. Oleh karena itu, dirumuskan rencana aksi "Peningkatan Kualitas Berkas Layanan Menggunakan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring Berkas dan Arsip Pertanahan)" dengan tujuan meningkatkan kinerja layanan pertanahan. Manfaatnya termasuk memudahkan kepala kantor dalam monitoring dan evaluasi layanan, meningkatkan integritas petugas, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Rencana implementasi meliputi pengembangan aplikasi SMART, evaluasi dan monitoring penggunaan aplikasi, serta integrasi dengan sistem KKP atau Sentuh Tanahku. Diharapkan bahwa aksi perubahan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi layanan pertanahan di Kabupaten Nunukan.

Penyelesaian konflik agraria, khususnya di tanah aset BUMN, menjadi fokus utama di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Upaya percepatan penyelesaian ini dilakukan melalui skema kerjasama pemanfaatan lahan yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, dan PTPN I. Tindak lanjut dari skema ini termasuk penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelesaian Konflik Penguasaan/Garapan Masyarakat pada Aset PTPN XIV Unit Kebun Keera, yang disaksikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan ini didukung oleh peran aktif tim dan dukungan dari berbagai pihak, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo dan Region Head Regional 8 PTPN I. Hasilnya adalah kesepakatan antara Bupati Wajo, PTPN I, dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi terkait percepatan penyelesaian konflik agraria, yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan. Kegiatan ini akan terus ditindaklanjuti sesuai rencana aksi perubahan untuk jangka menengah dengan target penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Wajo dan PTPN I, serta pemberdayaan lahan masyarakat berkelanjutan sebagai target jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan data siap elektronik melalui implementasi aplikasi KKP Web di Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya. Dengan menggunakan metode APKL analisis, ditemukan bahwa masalah utama adalah belum optimalnya data spasial dan tekstual siap elektronik. Melalui langkah-langkah penyelesaian, gagasan inovatif disusun menjadi judul "Akselerasi Peningkatan Data Siap Elektronik melalui Aplikasi KKP Web di Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya." Implementasi dilakukan melalui perbaikan data spasial dan tekstual oleh jajaran Kantah Puncak Jaya, menghasilkan progres yang signifikan dalam beberapa kampung. Capaian output meningkatkan rata-rata data siap elektronik per kampung dari 72,23% menjadi 86,52%, serta meningkatkan pelayanan pertanahan dan kompetensi pegawai di Kantah Puncak Jaya. Selain itu, perlu dijamin keberlanjutan kegiatan dengan menetapkan target capaian jangka menengah dan jangka panjang dalam rencana pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024.